beautydoozy skinner
urbanasia skinner
URnews

3 Terdakwa Kasus ACT Jalani Sidang Perdana, Tak Ada Dakwaan TPPU

Nivita Saldyni,
16 November 2022 12.33.23 | Waktu baca 2 menit
WhatsApp ShareFacebook ShareTwitter ShareLinkedin Share
3 Terdakwa Kasus ACT Jalani Sidang Perdana, Tak Ada Dakwaan TPPU
Image: Suasana sidang perdana mantan Presiden ACT Ahyudin yang digelar virtual di PN Jaksel, Selasa (15/11/2022). (ANTARA)

Jakarta - Tiga terdakwa kasus penyelewengan dana kemanusiaan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) telah jalani sidang perdana di PN Jakarta Selatan, Selasa (15/11/2022). Ketiganya adalah mantan Presiden ACT Ahyudin serta dua pimpinan ACT, Ibnu Khajar dan Hariyana.

Dalam persidangan tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) dalam surat dakwaannya menyebut ketiganya telah menyelewengkan dana donasi sebesar Rp 117,98 miliar yang seharusnya disalurkan kepada ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air Boeing 737 Max 8 nomor penerbangan JT 610 pada 2018.

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, barang tersebut ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu," ucap JPU dalam sidang, Selasa (15/11/2022).

“Terdakwa Ahyudin bersama dengan Ibnu Khajar dan Hariyana Hermain telah menggunakan dana BCIF sebesar Rp 117.982.530.997 di luar dari peruntukannya, yaitu untuk kegiatan di luar implementasi Boeing adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari ahli waris korban kecelakaan maskapai Lion Air pesawat Boeing 737 Max 8 maupun dari pihak Perusahaan Boeing sendiri,” sambungnya.

Atas perbuatannya itu, Ahyudin didakwa melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementata didakwa Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Tak Ada Dakwaan TPPU

Dari dakwaan tersebut tidak ada pasal tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), juga UU ITE yang dicantumkan JPU. Bareskrim Polri pun angkat bicara soal hal tersebut.

"Hasil koordinasi dan petunjuk jaksa untuk penerapan pasal UU ITE tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara tersebut," ujar Kasubdit IV/MUSP Dittipideksus Kombes Pol Andri Sudarmaji kepada wartawan, Selasa (15/11/2022).

"Sedangkan untuk TPPU, sesuai petunjuk jaksa untuk dilakukan proses penyidikan terpisah," sambungnya.

Oleh karena itu dakwaan yang dibacakan JPU dalam persidangan tak ada pasal-pasal tersebut karena yang jadi pokok perkara adalah penggelapan dana BCIF. Pihaknya pun mengaku masih menelusuri aliran dana dan aset dari para petinggi ACT tersebut.

“Jadi bukan tidak ada, tetapi sesuai petunjuk jaksa agar proses sidik TPPU dilakukan terpisah dari pidana asalnya,” pungkasnya.

Komentar
paper plane

Berita Terkait
    Berita Terkait