menu
user
URguide

Batas Perjanjian Pranikah dan Aspek yang Perlu Dipertimbangkan

Anisa Kurniasih,
17 hari yang lalu
WhatsApp ShareFacebook ShareTwitter ShareLinkedin Share
Batas Perjanjian Pranikah dan Aspek yang Perlu Dipertimbangkan
Image: Ilustrasi pernikahan. (Freepik/user11486360)

Jakarta - Membuat perjanjian pranikah mungkin menjadi pertimbangan berat bagi sejumlah calon pengantin. Pasalnya, selain masih dianggap tabu oleh banyak orang, pengurusannya pun cukup rumit dan memakan waktu.

Selain itu, mungkin banyak yang belum tahu, apa saja yang menjadi batasan di dalamnya? Biasanya perjanjian pranikah (prenuptial agreement) dibuat oleh calon pasangan pengantin yang sudah mapan, mempunyai harta bawaan maupun warisan dalam jumlah besar. 

Selain itu guys, perjanjian pranikah juga bersifat mengikat dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan. Secara hukum, perjanjian pranikah diatur sesuai dengan pasal 29 UU No.1 tahun 1974. 

Sejatinya perjanjian pranikah adalah sebuah langkah bijaksana dari sisi hukum yang bertujuan menjamin kesejahteraan finansial bagi kedua belah pihak pasangan menikah apabila terjadi pertikaian yang berujung keretakan rumah tangga.

Untuk mencapai kesepakatan tersebut, psikolog Muhammad Chalid mengatakan, komunikasi menjadi hal yang penting antara masing-masing calon pengantin ketika memutuskan untuk membuat perjanjian pranikah.

Bahkan, keduanya harus mengenali latar belakang keluarga masing-masing agar perencanaan perjanjian bisa mencapai kesepakatan.

“Sebelum nikah perlu tahu latar belakang keluarga pasangan. Kalau dari mereka (keluarga pasangan) cukup keras, harus bertahap mengenali dan membicarakannya,” ujar Chalid dalam live Instagram URlife ‘Pro Kontra Perjanjian Pranikah’ bersama Urbanasia, Jumat (26/3/2021).

Selain itu, di luar masalah materi, Chalid juga mengatakan jika dalam perjanjian pranikah pasangan boleh untuk membahas soal personal seperti kesepakatan pasangan tidak boleh memukul, berkata kasar dan sebagainya.

“Kalau itu, kategori sudah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), jadi bisa dimasukkan karena tindakan tersebut berkaitan dengan hukum,” ungkap Chalid.

Menurutnya, hal itu masuk akal karena banyak kasus kekerasan yang terjadi setelah menikah, padahal ketika pacaran sikapnya sangat lembut dan perhatian.

“Itu adalah bentuk penyesuaian diri dalam rumah tangga, saat sendiri merasa belum ada tanggungan, kalau pacaran hanya lewat telfon, dateng, jalan-jalan, nah pas satu rumah keliatan aslinya,” kata dia.

Dari aspek psikologi, Chalid juga menyarankan jika pasangan harus saling terbuka untuk menyiapkan perjanjian pranikah. Tak perlu ragu untuk menanyakan penghasilan berapa, apakah punya hutang atau enggak, bagaimana membayar bayar cicilan jika memang ada dan mengatur dana untuk orang tua.

“Perlu ketegasan dari pasangan pria dan wanita karena setelah menikah tidak perlu ada campur tangan orang tua. Mengkomunikasikan dari awal bagaimana mengatur penghasilan berdua untuk bayar cicilan dan lain-lain,” lanjut Chalid.

Ia menegaskan, banyak orang yang mungkin belum memikirkan hal buruk dari pernikahan. Itu mengapa setiap pasangan harus mendiskusikannya untuk mengetahui batasan-batasan.

“Namun, ketegasan sikap mau atau tidaknya membuat perjanjian pranikah itu perlu. Karena ketika nikah ada tiga hal sebagai modal dalam komunikasi yaitu attachment, caring dan intimacy, jangan sampai hal-hal kecil ini mengganggu,” tutupnya.

Komentar
paper plane

Berita Terkait
    Berita Terkait