Banner Skinner Urfluencer
Banner Skinner Fomo
URnews

Dukung Perda, Menteri PPPA Bakal Bikin Aturan Larangan Kawin Kontrak

Deandra Salsabila,
sekitar 2 bulan yang lalu
WhatsApp ShareFacebook ShareTwitter ShareLinkedin Share
Dukung Perda, Menteri PPPA Bakal Bikin Aturan Larangan Kawin Kontrak
Image: Ilustrasi pernikahan. (Unsplash/Wu Jianxiong)

Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, membuat peraturan untuk mendukung Peraturan Daerah (Perda) terkait larangan kawin kontrak termasuk di Cianjur, Jawa Barat, yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbup). 

"Peraturan Bupati yang dibuat Pemerintah Kabupaten Cianjur terkait larangan kawin kontrak merupakan langkah awal yang tepat. Kami mengapresiasi karena Perbup larangan kawin kontrak, menjadi solusi yang sejak lama tidak terselesaikan di sejumlah wilayah, sehingga nanti dapat memperkuat Perda," ucap Darmavati kepada wartawan di Cianjur, Kamis (2/9/2021).

Namun, penerapan Perbup tersebut perlu didukung semua pihak agar tidak ada lagi kasus kawin kontrak di wilayah yang sudah menerapkan Perbup, termasuk pengawasan dan laporan warga dalam membantu pemerintah. Selain itu, pemerintah pusat akan memperkuat aturan melalui peraturan serta berkoordinasi dengan kementerian terkait lainnya karena hal ini memerlukan peran semua lintas lembaga.

"Kami akan libatkan kementerian lainnya yang terkait, sehingga peraturan dapat menunjang aturan yang sudah berlaku di masing-masing daerah termasuk langkah pembinaan dan pemberdayaan mereka yang pernah terlibat dalam kawin kontrak," lanjutnya.

Herman Suherman selaku Bupati Cianjur mengatakan jika hingga saat ini, Perbup tersebut belum disosialisasikan secara maksimal. Hal ini disebabkan masih adanya pandemi COVID-19 yang menghalangi. Namun, sosialisasi sudah digencarkan di media sosial milik pemerintah.

Selain itu, Herman juga mengungkapkan jika mereka sedang menyusun Perda agar penindakan praktik kawin kontrak lebih tegas dengan diberlakukan sanksi. Pihaknya pun masih menunggu pemerintah pusat mengeluarkan aturan sebagai dasar hukum yang memperkuat Perda. 

Komentar
paper plane

Berita Terkait
    Berita Terkait