Hot News

Jakarta - Komisioner Komnas Perempuan, Tiasri Wiandani, mengapresiasi langkah tegas Starbucks yang memecat pegawainya yang mengintip payudara pelanggannya lewat CCTV dan viral pada Rabu (1/7/2020).

Langkah internal perusahaan menindak tegas pelaku pelecehan seksual itu dinilai tepat, mengingat hingga saat ini belum ada payung hukum yang kuat untuk melindungi korban dari kasus-kasus serupa.

“Kalau untuk di internal perusahaan sendiri, sebelum ada payung hukum maka yang bisa dilakukan adalah bagaimana perusahaan itu menyediaakan peraturan di internal perusahaan yang bisa memberikan akses bagi pencegahan, penanganan, dan pemulihan bagi korban,” kata Tiasri kepada Urbanasia, Kamis (2/7/2020) malam.

Dengan tindak tegas yang dilakukan PT Sari Coffee Indonesia ini, maka menurutnya Starbucks telah memiliki tanggung jawab untuk memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi siapapun yang ada di tempat kerja mereka. Termasuk kepada para pelanggan setia mereka.

“Perusahaan bisa mengambil sanksi tegas terhadap pelaku karena secara fakta dari bukti video yang tersebar itu kan jelas. Itu bisa jadi salah satu alat bukti bagi perusahaan untuk memproses secara internal. Dan kami apresiasi sikap tegas perusahaan yang berani mengambil keputusan untuk melakukan pemecatan,” imbuhnya.

Namun, ketika ditanya apakah pemecatan ini bisa mengurangi kekhawatiran masyarakat untuk berada di ruang publik menurutnya hal ini belum menjawab sepenuhnya. Sebab, masih belum ada payung hukum yang kuat untuk menjerat pelaku dan melindungi para korban kekerasan seksual.

“Apakah ini bisa memberikan jaminan? Saya rasa selama belum ada regulasi nasional, ini belum memberikan perlindungan secara menyeluruh. Karena kan kita tahu bahwa siapa saja berpotensi menjadi pelaku dan siapa saja berpotensi menjadi korban,” katanya.

Sementara hingga saat ini regulasi yang mengatur bagaimana pencegahan, penanganan, dan pemulihan terhadap kasus kejahatan kekerasan seksual belum ada. Menurut Tiasri, adanya kekosongan hukum ini membuat Komnas Perempuan bersama jaringan masyarakat sipil mendesak Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) untuk segera disahkan.

“Jadi apa yang dilakukan Starbucks itu kami apresiasi, tapi ini hanya bersifat internal. Sementara secara eksternal kan ancaman kekerasan seksual itu kan sangat tinggi. Tidak hanya angkanya yang terus meningkat, tapi bentuk-bentuk kekerasannya juga semakin bertambah,” jelasnya.

Untuk itu, ia berharap agar RUU PKS bisa segera dibahas dan disahkan. Apalagi kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia sangat tinggi, bukan hanya dari segi angkanya yang terus meningkat tapi bentuk-bentuk kekerasannya juga semakin bertambah, guys.

“Nah ini adalah darurat kekerasan seksual,  di mana negara, baik pemerintah dan DPR didorong untuk segera membahas dan mengesahkan RUU PKS ini. Karena ada kekosongan hukum di sana,” tutupnya.


Loading ..