Muncul Video Sebut Walikota Malang Dukung Papua Merdeka, Ini Tanggapan Pemkot

Malang - Sebuah video berdurasi 2 menit 18 detik belum lama diupload di Youtube oleh pemilik channel ‘Simson Papua’, tepatnya kemarin (26/9). Video ini diberi judul ‘Wali Kota Malang : Menyatakan Mendukung Papua Merdeka!’ dan telah ditayangkan sebanyak 2553 kali.

Dalam video itu, tampak Walikota Malang Sutiaji membaca sebuah naskah di tengah para demonstran di depan Gedung DPRD Kota Malang. Dalam deskripsi video disebutkan bahwa kejadian terjadi pada 25 September 2019. Padahal tanggal itu, demo yang terjadi adalah soal penolakaan RUU KPK dan RKUHP yang diikuti oleh ribuan mahasiswa Malang yang mana Sutiaji tak ikut menemui.

Tak hanya itu, ada lagi video yang diunggah channel ‘Mutiara Hitam’ tanggal 25 September 2019 dengan keterangan “Wali kota Malang hadir di tengah-tengah mahasiswa Malang dalam aksi demo di Malang. Dan wali kota Malang dukung Papua Merdeka tanggal 25 – 09/ 2019. Unggahan inilah yang ditengarai menjadi sebab channel Simson Papua dan Duamo Stars Melcky mengupload video serupa.

Baca Juga: Bertepatan dengan Hari Tani, Demo Jilid II Malang Soroti RUU Pertanahan

Lalu benarkah Sutiaji mendukung Papua merdeka seperti yang dikatakan?

Humas Pemerintah Kota Malang dalam rilisnya menepis hal itu tidak benar. Pasalnya pada Rabu tanggal 25 September lalu, Wali Kota Malang Sutiaji sedang berdinas ke luar kota menghadiri agenda presentasi nominator kepala daerah sangat inovatif dalam ajang ‘Innovative Government Awards 2019’ Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

“Video tersebut merupakan aksi demo yang digelar mahasiswa dan aliansi masyarakat pada 25 September 2018 lalu, satu hari pasca Drs. H. Sutiaji dilantik menjadi Wali Kota Malang periode 2018-2023,” ungkap Humas Pemkot Malang dalam rilisnya.

Aksi demo tersebut dilakukan gabungan mahasiswa dan tidak khusus dari gerakan mahasiswa Papua sebagai bagian untuk memperingati Hari Tani Nasional.

“Dalam rangka meredam intensitas dan suhu aksi yang memanas, Walikota Malang dari kegiatan paripurna DPRD diminta aksi maksa untuk naik panggung dan membacakan surat tuntutan dari Kelompok Aksi, sekali lagi sifatnya membacakan,” tegas Humas Pemkot.

Mereka juga menambahkan, video yang diunggah tidak menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi di lapangan serta diframing secara sengaja sesuai dengan kepentingan pihak yang tidak bertanggung jawab dengan indikasi secara lugas melalui manipulasi data waktu kejadian.

Baca Juga: Akhirnya Papua Barat "Merdeka" Internetan

Pihak Humas Pemkot Malang juga meminta kepada yang bersangkuran untuk menghapus konten tersebut.

“Dengan pertimbangan menyampaikan informasi yang tidak benar sehingga menjatuhkan marwah Wali Kota Malang, dalam hal ini dijabat oleh Drs. H. Sutiaji,” tandasnya.

Selain itu juga terdapat penyalahgunaan konteks sehingga berpotensi meresahkan masyarakat dan rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Bahwa tindakan oleh oknum tersebut mengarah untuk memecah belah dan menciptakan suasana yang tidak kondusif,” pungkas Humas Pemkot Malang.