menu
user

Yogyakarta - Pakar Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Wawan Mas'udi menilai aksi blusukan yang dilakukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini bukan hal yang tepat dilakukan seorang menteri. Sebab hal itu harusnya menjadi tugas pemerintah yang berada di level bawah, bukan tugas menteri.

"Kalau dari sisi politik pemerintahan aksi blusukan menteri itu tidak tepat. Penyelesaian dan cara untuk menangani masalah gelandangan, tunawisma dan lainnya untuk memberikan bantuan langsung itu tugas dari pemerintah kota, pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi," kata Wawan lewat rilis resmi UGM, Jumat (8/1/2021).

Namun di sisi lain, ia juga menilai aksi blusukan yang dilakukan Risma merupakan sindirian yang diberikan pemerintah pusat terhadap daerah, yaitu DKI Jakarta. Menurutnya aksi tersebut terlihat seperti salah satu cara Mensos 'menyentil' pemerintah DKI Jakarta.

“Cara pandang lain dari aksi blusukan ini sebagai bentuk sindiran pemerintah pusat ke daerah. Ini loh di daerahmu ada persoalan yang harus diselesaikan,” kata Wawan.

Ketimbang mengurus masalah gelandangan dan tunawisma di Jakarta, menurut Wawan ada tugas lain yang lebih penting dan sudah semestinya dilakukan Risma sebagai seorang Mensos. Tugas itu adalah memastikan kebijakan yang berhubungan dengan persoalan sosial dirancang dan diimplementasikan dengan baik.

"Sebagai menteri sekali waktu blusukan boleh lah, tapi harus jelas tujuannya. Misal memastikan program nasional terkait jaminan nasional diterima masyarakat atau tidak," jelas Wawan.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FISIPOL UGM ini menduga aksi blusukan yang dilakukan Risma itu tak lain karena masih terbawa dengan kebiasaanya saat masih menjadi Walikota Surabaya. Apalagi saat memimpin Kota Pahlawan, Risma memang diketahui sering turun langsung ke lapangan.

Padahal permasalahan gelandangan dan tunawisma tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi di setiap daerah Indonesia. Untuk itu menurutnya jika memang Risma ingin menjadikan blusukan sebagai pola kepemimpinannya, maka harusnya itu dilakukan merata ke seluruh Indonesia.

“Kalau dari blusukan menghasilkan kebijakan yang baik itu bagus, tapi kan tidak mungkin menteri blusukan di semua daerah,” tutupnya.

Komentar
paper plane