Banner Skinner Urfluencer
Banner Skinner Fomo
URnews

YLKI Menolak Keras Pemberlakuan SNI untuk Produk Hasil Tembakau

Ardha Franstiya,
sekitar 2 bulan yang lalu
WhatsApp ShareFacebook ShareTwitter ShareLinkedin Share
YLKI Menolak Keras Pemberlakuan SNI untuk Produk Hasil Tembakau
Image: Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi. (Dok. YLKI)

Jakarta - Rencana Badan Standardisasi Nasional (BSN) soal pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk hasil tembakau menarik perhatian dari berbagai stakeholder, termasuk dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, tegas menolak keras pemberlakuan SNI pada produk tembakau, seperti rokok, vape dan sejenisnya.

"Saya menolak keras SNI untuk produk hasil tembakau (rokok). Rokok itu produk substandar, mana bisa distandarkan? SNI itu absurd, menggelikan, tidak masuk akal," jelas Tulus, lewat pesan WhatsApp, dikutip Selasa (7/9).

Menurut Tulus pemberlakuan tersebut akan bertentangan dengan UU kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen, sehingga berlawanan dengan benchmarking internasional.

Dengan demikian, ia mendesak agar BSN dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membatalkan pemberlakuan SNI untuk produk tembakau.

"Akan menjadi bahan tertawaan internasional. Saya mendesak BSN dan Kemenperin membatalkan SNI untuk rokok," lanjutnya.

Selanjutnya, Tulus menampik bahwa kebijakan pemerintah soal SNI untuk produk tembakau tidak dapat serta merta melindungi konsumen dari efek bahaya rokok.

"Kalau mau melindungi konsumen dan bahaya rokok, bukan dengan SNI, tapi larang iklan rokok, perbesar gambar peringatan kesehatan pada bungkus rokok untuk anak-anak dan remaja," terang Tulus.

Seperti diketahui, BSN bersama Kemenperin telah rampung menggodok SNI untuk produk tembakau yang dipanaskan (heated tobacco product). Hal itu tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor (63/KEP/BSN/3/2021) tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia.

Perumusan SNI bagi produk tembakau dari BSN ini merupakan upaya agar pelaku usaha memiliki acuan dalam pembuatan produk HPTL (Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya). Selain itu, dipercaya dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Komentar
paper plane

Berita Terkait
    Berita Terkait