22 Agustus: Sidang Terakhir PPKI

Jakarta - Masih banyak yang harus dilakukan bangsa Indonesia usai memproklamirkan kemerdekaannya, seperti mempersiapkan tatanan kehidupan kenegaraan.

Oleh sebab itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan rapat untuk menentukan apa-apa saja yang diperlukan bangsa Indonesia sebagai bangsa baru merdeka.

Di sidang PPKI pertama yang berlangsung tanggal 18 Agustus 1945, semua anggota rapat menyetujui hasil rancangan Pembukaan dan UUD Negara RI. Mereka juga sepakat memilih Soekarno dan Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden RI.

Kemudian sidang kedua kembali digelar tanggal 19 Agustus 1945, dan di sidang tersebut semua anggota sepakat pembagian wilayah Indonesia terdiri dari 8 provinsi yang masing-masing provinsi dipimpin seorang gubernur.

Sidang PPKI kedua juga menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Komite Nasional Daerah yang terdiri dari 12 Kementerian dan 4 Menteri Negara, serta pembentukan Tentara Republik Indonesia.

Selang beberapa hari, PPKI kembali menggelar sidang pada tanggal 22 Agustus 1945. Sidang tersebut membahas hal-hal yang sudah dibahas sebelumnya, yakni pembentukan Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat.

Baca Juga: 19 Agustus: Sidang Kedua PPKI Hasilkan Pembagian Wilayah Negara Sampai Tentara RI

Komite Nasional dibentuk dengan tujuan mempersatukan semua lapisan dan bidang pekerjaan agar tercapai solidaritas dan kesatuan nasional yang erat dan utuh, membantu menenteramkan rakyat dan melindungi keamanan serta membantu para pemimpin untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

Komite ini akan dibentuk di tingkat pusat dan daerah. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) diresmikan tanggal 29 Agustus 1945 dan diketuai Mr. Kasman Singodimedjo. Dengan terbetuknya KNIP otomatis tugas PPKI berakhir.

Lalu PNI dibentuk sebagai wadah untuk memperkuat persatuan bangsa, memperbesar rasa cinta, setia, dan bakti pada Tanah Air. Sayang pembentukan partai ini hanya bertahan beberapa hari sebelum akhirnya dibatalkan.

Lalu pembentukan BKR merupakan perubahan dari Tentara Republik Indonesia yang merupakan hasil sidang PPKI kedua.

BKR diumumkan Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945. Soekarno lalu menyuruh bekas tentara PETA, Heiho, dan tentara pemuda lainnya masuk BKR.