7 Aturan Pemerintahan Xi Jinping yang Kontroversial

Jakarta – Pemerintah China di bawah kepemimpinan Xi Jinping tengah gencar membuat sejumlah aturan baru. Namun beberapa di antaranya tengah jadi kontroversi dan menarik perhatian dunia karena tak sedikit dari aturan tersebut yang dinilai aneh.

Pasalnya bukan hanya mengatur soal negara, beberapa aturan bahkan membatasi pribadi seseorang. Berikut beberapa aturan baru kontroversial China yang telah dirangkum Urbanasia dari berbagai sumber.

1. Melarang Les Privat

Pada Juli 2021 lalu, pemerintah China membuat aturan yang melarang para pelajar melakukan les privat di tempat-tempat yang tak terdaftar seperti rumah hingga hotel. Mengutip Reuters, aturan ini dibuat untuk menghilangkan bimbingan belajar dari perusahaan pendidikan swasta yang mencari keuntungan dalam mata pelajaran inti.

Bimbingan belajar di China memang cukup populer. Namun biayanya yang tinggi dinilai telah membebani anak-anak dan para orang tua.

Hal itu kemudian membuat Pemerintah China membuat aturan ini dibuat untuk mengurangi tekanan pada anak-anak dan orang tua di tengah sistem pendidikan yang kompetitif di negara itu. Aturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan angka kelahiran negara dengan menurunkan biaya hidup keluarga.

2. Masuknya Pemikiran Xi Jinping dalam Kurikulum Pembelajaran

Melansir dari BBC, Kementerian Pendidikan China mengatakan bakal memasukkan ‘pemikiran Presiden Xi Jinping tentang sosialisme dengan karakteristik China di era baru’ dalam kurikulum pembelajaran. Pemikiran tersebut akan diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan pendidkan tinggi dan secara resmi telah disahkan dalam konstitusi negara pada 2018.

Kementerian Pendidikan China mengatakan aturan ini bertujuan untuk menumbuhkan dan memperkuat ‘kebulatan tekad untuk mendengarkan dan mengikuti Partai yang berkuasa’ serta ‘menumbuhkan jiwa patriotik’.

“Di sekolah menengah fokusnya adalah pada kombinasi pengalaman persepsi dan studi pengetahuan untuk membantu siswa membentuk dasar penilaian dan opini politik,” kata media pemerintah China, Global Times.

“Di perguruan tinggi, akan lebih ditekankan pada pembentukan pemikiran teoritis,” imbuhnya.

3. Melarang Siswa Kelas 1-2 SD Mengerjakan Ujian Tertulis

Pemerintah China telah melarang semua sekolah dasar (SD) untuk melakukan ujian tertulis bagi murid di kelas 1 dan 2. Hal ini dinilai sebagai upaya pemerintah menghapus tekanan para siswa dan wali murid dalam sistem pendidikan yang sangat kompetitif.

Menurut laporan BBC, sebelumnya ujian tertulis telah dilakukan oleh siswa dari kelas 1 SD hingga mereka yang menjalani tes masuk perguruan tinggi di China pada usia 18 tahun. Namun Kementerian Pendidikan negara itu mengatakan tekanan tersebut telah merugikan kesehatan fisik dan mental para siswa.

4. Usia di Bawah 18 Tahun Hanya Boleh Main Game 3 Jam Per Minggu, 1 Jam di Hari Tertentu

Melansir dari BBC, pemerintah China juga telah mengatur waktu man game warganya. Regulator video game China mengatakan bahwa anak-anak dan remaja di bawah 18 tahun hanya diizinkan bermain video game online tiga jam per minggu. Aturan tersebut juga membatasi mereka yang berusia di bawah 18 tahun hanya boleh memainkan game online maksimal satu jam antara pukul 8 – 9 malam pada hari Jumat, akhir pekan, dan hari libur nasional.

Aturan ini dimuat dalam Ketentuan Administrasi Pers dan Publikasi Nasional China (NPAA) dan telah berlaku pada awal September 2021.

Melansir VOA, China merupakan pasar video game terbesar di dunia. Hal itu kemudian membuat pemerintah negara itu khawatir tentang kecanduan game yang dialami oleh anak-anak. Sehingga munculnya aturan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental anak.

5. Sejumlah Akun Medsos Fans K-Pop Dibekukan

China dikabarkan telah membekukan 21 akun media sosial (medsos) idola Kpop pada Selasa (7/8/2021) lalu. Weibo mengumumkan akun-akun tersebut di antaranya akun fans BLACKPINK, BTS, EXO, Red Velvet, hingga IU.

“Perilaku fans yang mengejar idolanya semakin tidak rasional,” tulis Weibo dalam pernyataannya.

Kabarnya, aturan ini berkaitan dengan aturan Pemerintah China tentang mengendalikan ‘pemujaan selebriti dan budaya klub penggemar’ yang dikeluarkan oleh Cyberspace Administration of China (CAC).

Pemerintah China juga bakal mengatur promosi selebriti online, termasuk melarang daftar yang mengurutkan selebriti berdasarkan popularitasnya. Aturan itu juga akan menindak eksploitasi finansial dari netizen melalui penjualan merchandise, termasuk menagih penggemar lain untuk memilih tindakan favorit mereka di variety show online.

“Ini juga bertujuan untuk membatasi grup penggemar online untuk anak di bawah umur,” kata CAC dalam keterangannya.

6. Pembatasan Hiburan Artis China di Media Sosial

Aktris China Vicky Zhao ‘lenyap’ dari internet di China. Ia juga menghilang dari semua layanan streaming China seperti Tencent Video, iQIYI, hingga Youku.

Media pemerintah China, Global Times mengatakan bahwa lenyapnya Zhao bukan tanpa alasan. Zhou dikatakan memiliki banyak skandal, salah satu diantaranya ia digugat dalam masalah investasi, termasuk soal kepemilikian sahamnya di Alibaba Pictures Group milik Alibaba, perusahaan Jack Ma.

Namun tak sedikit yang menilai bahwa Xi Jinping tak senang dengan pemujaan yang berlebihan terhadap selebriti dan ketenaran mereka di media sosial. Lagi-lagi, hal itu dianggap tak sesuai dengan karakter China. Selain itu, tingginya gaji pesohor dinilai jadi pertanda jelas adanya kesenjangan ekonomi. Sementara dari perspektif ideologi, Partai Komunis China ingin agar para pesohor itu menjadi panutan untuk membantu mempromosikan nilai-nilai patriotisme nasionalisme.

7. Bank Dilarang Melayani Transaksi Bitcoin CS

Bukan hanya aturan di sektor pendidikan dan dunia hiburan, aturan baru pemerintah China di sektor perbankan juga buat geleng-geleng kepala, guys. Pasalnya pemerintah telah melarang lembaga keuangan dan perusahaan pembayaran untuk menyediakan layanan transaksi mata uang kripto. Pemerintah negara itu juga mengimbau investor tak melakukan perdagangan Bitcoin CS.

Bahkan lembaga termasuk bank dan saluran pembayaran online tak boleh menawarkan klien layanan apapun yang melibatkan uang kripto. Seperti misalnya pendaftaran, perdagangan, kliring, dan penyelesaian. Aturan itu disampaikan oleh tiga badan industri, yaitu Asosiasi Keuangan Internet Nasional China, Asosiasi Perbankan China, dan Asosiasi Pembayaran dan Kliring China.