Apa sih Sisi Positif dari Polemik Gaji BPIP?

Urban Asia - Masalah besaran gaji itu sensitif. Apalagi kalau gaji yang diterima oleh pejabat negara belum dapat diukur pekerjaannya oleh publik. Butuh penjelasan segamblang - gamblangnya biar tak ada gejolak di tengah rakyat terhadap gaji pejabat negara. Nah, polemik yang lagi ramai adalah gaji Badan Pembela Ideologi Pancasila (BPIP). Hingga sekarang belum ada yang menjelaskan secara terperinci besaran gaji personil BPIP mulai dari Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah yang bergaji Rp. 112. 548. 000 per bulan, kemudian delapan anggota dewan pengarah yakni Bapak Mahfud MD, Bapak Ahmad Syafii Maarif, Bapak Said Aqil Siradj, Bapak Ma'ruf Amin, Bapak Sudhamek, Bapak Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya yang bergaji Rp. 100. 811. 000 per bulan. Ditambah lagi Kepala BPIP yang dijabat Kang Yudi Latif dengan gaji sebesar Rp 76.500.000. Dan Wakil Kepala Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000 serta Staf Khusus Rp 36.500.000. Yang ramai di media diantaranya pembelaan dari Bapak Mahfud MD. Beliau bilang gaji yang diterimanya sebagai Anggota Dewan Pengarah BPIP, lebih kecil dibandingkan dengan gaji beberapa pejabat negara lainnya. "Kenapa kita yang kecil itu diributkan," ucap Mahfud. Jadi ceritanya, kami rakyat diajak melihat para elit negara "gede - gedean" gaji nih Pak?. Masih kata Mahfud, ada juga wakil Ketua MPR dari salah satu partai politik yang mengkritik dirinya dengan tidak etis. Kata mantan Hakim Ketua MK itu, Ia dikritik dengan meme, "Isinya itu, 'Saya Pancasila, Saya Rp 100 Juta'. Orang ini kurang ajar," ketus Mahfud. Alhasil, Bapak Mahfud pun memblok nomor Whatsapp tokoh tersebut. Meski begitu ada juga Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar yang berpendapat para fungsionaris BPIP sesungguhnya tidak tahu menahu tentang gaji, dan mereka sudah selesai dengan urusan masing - masing. "Tidak ada nilai uang yang sebanding bagi saya yang bisa diberikan kepada beliau-beliau, karena tokoh-tokoh, seperti Bu Megawati dan kawan-kawan, pastilah sudah selesai dengan masalah 'gaji-gajian' tersebut," kata Dahnil. Pendapat Dahnil seakan didukung oleh anggota DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eva Kusuma Sundari yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah meminta maaf kepada Ibu Megawati. Ia menilai permintaan maaf Pak Jokowi adalah perasaan sungkan dan tidak enak hati karena persoalan itu Ibu Megawati menjadi korban bully di publik. "(Jokowi) Nggak enak hati, sungkan karena Bu Mega menjadi sasaran bully," kata Eva. Faktanya pun bahwa para senior yang ada di BPIP tersebut beluml ah mengambil gaji mereka dan tak bertanya tentang gaji. Di sini lah kita bisa mendapatkan sisi positif untuk menyelesaikan polemik gaji BPIP. Jika memang belum menerima gaji dan tidak mengharapkan gaji, BPIP bisa saja menyumbangkan gajinya kepada negara, alias tidak dibayar. Kalau memang gaji para pembela ideologi Pancasila tidak diambil, tentu secara otomatis akan menghentikan polemik yang ada. Dan menempatkan tokoh - tokoh negara ini sebagai pihak yang pro dengan kepentingan rakyat. Tidak mengambil gaji bagi satu pejabat negara bukanlah hal yang baru. Sudah ada beberapa kepala negara yang tak mengambil atau menymbangkan gajinya, seperti Presiden Afghanistan, Hamid Karzai, Presiden Uruguay, Jose Mujica, Presiden Iran, Ahmadinejad dan Presiden Amerika Serikat, J.F Kennedy. Jika kalian adalah bagian dari fungsionaris BPIP, apakah kalian akan menymbangkan gaji kalian guys?.