Bagaimana sih Sebenarnya Demokrasi yang Ideal? Begini Menurut Pakar
Malang - Belakangan ini, kalangan masyarakat ramai membicarakan soal Rancangan Undang-udang (RUU) yang dinilai anti demokrasi. Pasalnya banyak poin yang membatasi ruang gerak bersuara termasuk poin tentang makar dan poin lainnya.
Tak hanya itu, para demonstran yang ramai-ramai berunjuk rasa di berbagai daerah juga menginginkan adanya revisi UU KPK, RUU KUHP dan RUU lainnya, yang dinilai mencederai demokrasi.
Bicara demokrasi, bagaimana sih idealnya?
Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si., dalam International Confrence on Law Reform (INCLAR) Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mengatakan, menurut Larry Diamond konsep demokrasi ideal memiliki empat konsep dasar.
Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si., dalam International Confrence on Law Reform (INCLAR) Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Malang (Image: Humas UMM)
Baca Juga: Demo Ricuh, Anggota Dewan 'Milenial' Titip Pesan Damai
“Pertama, kompetisi untuk kekuasaan, dimana pemerintah dipilih dan digantikan melalui pemilihan yang adil dan gratis,” ungkap Syamsul yang juga merupakan Wakil Rektor 1 UMM di hadapan profesor dari berbagai Negara.
Kedua, rakyat berpartisipasi sebagai warga negara dalam kehidupan politik dan sipil. Ketiga, hak asasi manusia seluruh warga negara dilindungi oleh negara. Terakhir, hukum yang diberlakukan tidak pandang bulu, berlaku secara merata untuk semua.
Selain itu, menurut Syamsul, berkaca dari konflik pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dan Pemilihan Presiden tahun 2019, sikap elit politik mencerminkan bahwa demokrasi di Indonesia hanyalah prosedural.
Ia menambahkan, perilaku elit politik tidak mencerminkan negara demokrasi yang menggunakan ujaran kebencian untuk mendukung kepentingan salah satu pihak.
Demokrasi seharusnya menghargai pilihan orang lain dan melindungi pilihan orang lain. Tidak malah memanaskan tensi yang memanas sejak pemilihan gubernur DKI Jakarta.
Para elit menggunakan konsep populisme untuk menjalankan kepentingannya. Di mana mereka menyatukan banyak organisasi Islam dengan background tertentu dengan menyebut sebagai kepentingan agama untuk mengusung kepentingan orang tertentu. Maka rakyat, elit dan pemerintah semakin terpecah belah.
“Gerakan Islam yang mengendarai populisme harus disertai dengan demokrasi yang sehat,” tegas Syamsul.
Baca Juga: Viral Poster Demo di Malang Pakai Quote Kim Namjoon BTS
Sampai sekarang, menurut Syamsul wacana populis dan bentuk aksinya masih terjebak dalam isu-isu primordial yang masih sering muncul dalam kepentingan kontestasi elektoral politik.
Seharusnya, sambung Syamsul, para elit politik membawa wacana populis ditujukan untuk membawa kesadaran kepada masyarakat bahwa agenda utama dari reformasi adalah penegakan hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.(*)