Bansos Masyarakat Jatim Ditaget Rampung Sebelum Ramadan

Surabaya – Bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak ekonomi dari pandemi virus corona (COVID-19) ditargetkan akan selesai terdistribusi di di penghujung April atau sebelum bulan Ramadan.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan bahwa saat ini pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih terus melakukan pendataan terhadap masyarakat terdampak COVID-19.

"Kami masih terus mendata masyarakat terdampak sosial ekonomi COVID-19 yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial atau selanjutnya disebut non-DTKS," kata Wagub Emil saat konferensi pers di Gedung Negara Grahadi Surabaya, seperti dikutip dari Antara (10/4/2020).

Ia mencontohkan, pada Kamis (9/4/2020) malam, telah terdata sebanyak 3.315 pekerja di seluruh wilayah Jawa Timur yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Ditambah lebih dari 20 ribu orang dirumahkan akibat dampak sosial ekonomi COVID-19.

"Kita juga punya angka 3,8 juta pekerja Jawa Timur di sektor non-agro turut terdampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Kami masih terus melakukan pendataan di berbagai sektor lainnya," imbuhnya.  

Ia juga memastikan bahwa bantuan sosial non-DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak eknomi COVID-19 di seluruh wilayah Jawa Timur tersebut tidak akan tumpang tindih dengan program Bantuan Langsung Tunai maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) beserta perluasannya yang telah ditangani oleh Kementerian Sosial.

"Badan Koordinasi Wilayah Jawa Timur saat ini sedang mendata kebijakan di tingkat kabupaten/kota terkait rencana alokasi bantuan langsung tunai dari dana desa agar tidak overlap dengan bantuan serupa dari Kementerian Sosial," tegasnya.

Mantan Bupati Trenggalek tersebut juga mengatakan bahwa menurut pendataan dari Badan Koordinasi Wilayah Jawa Timur, memang ada beberapa kabupaten/kota yang telah menganggarkan dana desa untuk percepatan penanganan COVID-19.

Hanya saja dana tersebut digunakan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) penanganan medis.

"Dana desa untuk mitigasi risiko sosial ekonomi belum ada yang menganggarkan. Karenanya, sekarang harus dimatangkan. Pagunya sedang kami diskusikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," jelasnya.

Untuk itu, ia menargetkan bantuan sosial non-DTKS untuk masyarakat terdampak ekonomi COVID-19 di seluruh wilayah Jawa Timur harus sudah dapat disalurkan di akhir April atau sebelum bulan Ramadhan.