Calon Investor Pembangunan Kereta Gantung di Kawasan Bromo Sudah Ada
Malang - Wacana pembangunan kereta gantung di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), di Jawa Timur mulai menemukan titik temu.
Menurut informasi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, saat ini sudah ada calon investor yang berminat untuk berinvestasi dalam rencana pembangunan ini.
Pembangunan kereta gantung atau cable car ini merupakan cara pemerintah untuk memudahkan akses para wisatawan menuju kawasan Bromo.
Untuk saat ini, jika menggunakan jip dari titik-titik pemberangkatan tertentu, wisatawan membutuhkan waktu kurang lebih dua hingga tiga jam hingga sampai Bromo. Dengan kereta gantung ini nantinya durasi perjalanan akan terpangkas.
Baca juga: Mau ke Bromo Saat ‘Car Free Month’? Ini Jalur Alternatifnya
Selain sudah ada calon investor yang berminat, Khofifah juga mengatakan bahwa dirinya telah melakukan pertemuan dengan tokoh adat Suku Tengger serta pelaku wisata di kawasan TNBTS.
Dalam pertemuan itu, mereka mengusulkan supaya kereta gantung dibangun dari kawasan B29, menuju kawasan B30, hingga ke titik Seruni di Bromo.
“Mereka menyampaikan kalau nanti ada semacam cable car, yang mereka usulkan dari B29 ke B30 baru kemudian ke Seruni di Bromo,” ungkap Khofifah usai menghadiri peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) di Taman Rekreasi Sengkaling, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, sebagaimana dilansir dari Kominfo Jatim (19/2/2020).
Menurut Khofifah, koordinator pengembangan kawasan TNBTS ada di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI.
Baca juga: Bidik Pasar AS, Jawa Timur Promosikan Produk Unggulan Termasuk Bromo
Sedangkan yang menyiapkan roadmap pengembangan kereta gantung tersebut ada di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Saya sudah bertemu keduanya baik pihak Kementerian Pariwisata dan Bappenas untuk membahas rencana pembangunan kereta gantung,” tandasnya.
Meski begitu, menurut Khofifah, rencana pembangunan kereta gantung ini tetap akan dikoordinasikan dengan pemerintah di daerah penyangga seperti Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan.