Corona Belum Membaik, Rencana Terapkan 'New Normal' Dinilai Terburu-buru
Jakarta - Angota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani menilai langkah pemerintah yang bersiap diri menerapkan kebijakan normal baru terlalu terburu-buru. Ia dengan tegas menolak jika kebijakan ini harus diterapkan di tengah tingginya kasus COVID-19.
"Kebijakan new normal ini harus ditolak karena sangat terburu-buru dan mengkhawatirkan, kasus COVID-19 di negara kita juga masih tinggi dan belum ada tanda-tanda penurunan yang signifikan," kata Netty dalam keterangan resminya yang diterima Urbanasia, Rabu (27/05/2020).
Urbanreaders juga tahu kan kalau saat ini telah ada 23.165 pasien positif yang terkonfirmasi hingga Selasa (26/5/2020) lalu. Hal ini membuat Netty menilai Pemerintah masih setengah-setengah dalam memahami era 'new normal', seperti yang dimaksud oleh WHO.
"Kebijakan new normal sebagaimana yang disampaikan WHO jangan ditangkap secara separuh-separuh oleh Pemerintah karena WHO juga memberikan penekanan bahwa new normal hanya berlaku bagi negara yang sudah berhasil melawan COVID-19," imbuhnya.
Nah, Netty menyebut beberapa negara yang telah berhasil melawan COVID-19 di antaranya adalah China, Vietnam, Jerman, dan Taiwan.
"Sementara kita (Indonesia) masih jauh dari kata berhasil. Tapi kenapa justru mau segera menerapkan new normal?" lanjutnya.
Sementara itu daripada bersiap diri menerapkan kebijakan normal baru, menurutnya Pemerintah lebih baik memperbaiki penanganan COVID-19.
"Penanganan yang dilakukan pemerintah selama ini terlihat tidak maksimal dan berantakan. Membuat rakyat bingung dengan cara pemerintah mengelola pemerintahan," katanya.
Sehingga menurutnya, kebijakan baru di tengah kondisi yang belum kunjung membaik ini justru memicu timbulnya gelombang baru COVID-19 dan membuat jumlah kasus makin melonjak.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui telah meninjau persiapan penerapan new normal di beberapa lokasi, Selasa (26/5/2020) lalu. Dari peninjauan itu, kabarnya Pemerintah akan melakukan lima tahap pelaksanaan kebijakan kenormalan baru.
Nah, rencana ini kembali dinilai Netty terlalu terburu-buru. Sebab tak ada jaminan tempat publik bisa patuh menerapkan protokol kesehatan secara ketat saat dibuka kembali nanti.
Belum lagi soal panduan kerja new normal yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Menurutnya, hal ini hanya mengurangi risiko terpapar COVID-19 tanpa menjamin tidak adanya penularan.
"Apa yang dikeluarkan oleh Kemenkes itu hanya mengurangi risiko tapi tidak menjamin tidak adanya penyebaran virus, karena ada orang yang tanpa gejala (OTG) yang bisa menularkan virus di mana-mana, " terangnya.
Tak ketinggalan, aturan shift kerja bagi pekerja di bawah usia 50 tahun juga dinilai kurang tepat. Sebab, data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pusat menyebut ada 47 persen pasien positif COVID-19 di bawah usia 50 tahun.
"Jadi di mana letak amannya?" tanya Netty.
Daripada itu, Netty meminta agar Kemenkes tak melupakan pelayanan kesehatan secara umum dan bukan hanya berfokus pada COVID-19.
"Ini sangat penting, mengingat selain COVID-19 juga masih banyak penyakit-penyakit lainnya yang menghantui, seperti TBC dan DBD. Di daerah-daerah terpencil juga masih banyak yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Ini harus menjadi catatan pemerintah," tutup Netty.