Digadang Jadi Kepala Ibu Kota Baru, Ahok Ditentang Mujahid 212
Jakarta – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok digadang-gadang bakal terpilih menjadi Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.
Hal ini mencuat setelah muncul pernyataan Presiden Joko Widodo soal beberapa kandidat Badan Otorita IKN beberapa waktu lalu.
"Kandidatnya ada banyak, satu Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyono, empat Pak Azwar Anas," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin (3/2/2020), seperti dikutip dari Antara.
Bambang Brodjonegoro sendiri adalah mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang saat ini menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional.
Sementara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok adalah Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017 yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.
Baca Juga: Sindir Ahok ''Komisaris Rasa Dirut'', Andre Rosiade Diserang Netizen
Sedangkan Tumiyana merupakan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) dan Abdullah Azwar Anas saat ini merupakan Bupati Banyuwangi.
Badan otoritas tersebut nantinya akan bertugas mempersiapkan, membangun hingga memproses pemindahan ibu kota.
Hanya saja, kemunculan nama Ahok dalam bursa kandidat pimpinan badan otoritas IKN menuai pro kontra. Salah satunya berasal dari pihak mujahid 212.
Melalui keterangan tertulisnya Kamis (5/3/2020) lalu, Sekretaris Korlabi Novel Bamukmin mengatakan secara tegas akan menolak Ahok menduduki posisi sebagai kepala Badan Otoritas IKN.
"Apabila DPR RI sebagai wakil rakyat menyetujui kepindahan ibu kota negara ini, dan sebagai calon kepala daerahnya adalah Ahok, maka kami katakan dan nyatakan secara tegas menolak keras Ahok, lantaran fakta-fakta pribadi," tulisnya.
Baca Juga: Breaking News: Ahok Fix Jadi Komisaris Utama PT Pertamina, Guys!
Alasan penolakan ini, berdasarkan penilaian bahwa sosok Ahok selama ini penuh dengan masalah. Salah satunya yakni soal laporan Marwan Batubara terhadap Ahok ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ahok merupakan seorang jati diri yang memiliki banyak masalah. Dia perlu kejelasan hukum atas masa lalunya selaku wagub dan Gubernur DKI periode sebelum Anies," tandasnya.
"Oleh karena reputasi Ahok terpapar issue karakter dan trust. Tentunya trust ini urgent dan vital bila dihubungkan. Kepentingan menyangkut pengadaan tanah dan gedung milik negara atau keuangan negara. Sementara Ahok jelas pribadi yang rawan, karena faktor trust yang banyak melilit dirinya," sambungnya.
Mujahid 212 juga menyinggung masalah kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok sebagai salah satu alasan penolakan.
Selain menolak Ahok menjadi pemimpin ibu kota baru. Mujahid 212 juga meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk memecat Ahok sebagai Komisaris Pertamina.