Kasus Kematian COVID-19 Tinggi, PPKM Mikro Disebut Efektif Tekan Lonjakan
Jakarta - Perkembangan kasus positif COVID-19 nasional kian meresahkan. Minggu ini, Indonesia bahkan telah mengalami peningkatan sebesar 42 persen kasus positif, guys.
"Minggu ini, perkembangan kasus positif COVID-19 nasional mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 42 persen. Kenaikan ini telah berlangsung selama lima minggu berturut-turut dan dikontribusikan oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa dengan penambahan mencapai hampir dua kali lipat dibandingkan dengan minggu lalu," kata Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito lewat keterangan tertulis, Kamis (24/6/2021) malam.
Menurut data Satgas COVID-19, ada lima provinsi di Pulau Jawa yang berkontribusi terhadap lonjakan kasus positif COVID-19 nasional yaitu DKI Jakarta yang naik sebesar 13.022 kasus, Jawa Barat naik 6.449 kasus, Jawa Timur naik 1.756 kasus, Daerah Istimewa Yogyakarta naik 1.322 kasus, dan Jawa Tengah naik 1.012 kasus.
Mirisnya, empat dari lima provinsi ini juga mencatat kasus kematian tertinggi di minggu ini. Wiku mengatakan, hanya DIY yang angka kematiannya tidak meningkat tajam sehingga tidak masuk ke dalam lima besar.
Sehingga lima provinsi yang mencatatkan kenaikan kematian tertinggi nasional adalah DKI Jakarta yang naik sebesar 200 kasus, Jawa Tengah naik 96 kasus, Jawa Timur naik 79 kasus, Jawa Barat naik 73 kasus, dan Lampung naik 72 kasus.
Sementara itu kenaikan kesembuhan pun tidak terlalu signifikan di minggu ini, hanya 20.1 persen. Hal ini, kata Wiku, menunjukkan bahwa perlu segera dilakukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan agar kematian dapat dicegah dan kesembuhan dapat ditingkatkan.
Lebih lanjut, situasi COVID-19 saat ini sudah hampir mendekati puncak pandemi pasca periode libur akhir tahun lalu. Kasus aktif saat ini mencapai 160.524 dengan kasus aktif tertinggi adalah 176.672 pada 5 Februari lalu. Sehingga Wiku mengatakan bahwa penguatan PPKM Mikro menjadi fokus utama untuk menekan laju kasus positif, khususnya yang terpusat di Pulau Jawa.
“Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan COVID-19 dengan memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik Indonesia dan juga pengalaman negara lain, dan disimpulkan bahwa PPKM Mikro masih menjadi cara penanganan yang paling efektif karena dilakukan hingga tingkat terkecil dan dapat berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat.” jelas Wiku.
Satgas meminta agar mekanisme koordinasi dan pembagian peran dalam menjalankan PPKM Mikro dilakukan dengan benar dan seefektif mungkin. Lurah/Kepala Desa sebagai pengendali Posko wajib berkoordinasi dengan Ketua RW untuk mendata kasus positif di tingkat RT di wilayah masing-masing. Mereka juga harus memantau kepatuhan protokol kesehatan dan memberikan edukasi seputar COVID-19 bersama Babinsa dan Babinkamtibmas, dalam rangka pencegahan.
Selain itu, Lurah/Kepala Desa juga harus berkoordinasi dengan Puskesmas tingkat Kecamatan dan Kelurahan untuk melakukan testing pada pasien COVID-19 dan kontak eratnya yang dilanjutkan dengan tracing dibantu oleh TNI/POLRI. Kemudian, tugas Puskesmas melakukan treatment dan pengawasan pada pasien isolasi mandiri, dan merujuk pasien dengan gejala sedang-berat ke tempat isolasi terpusat atau RSUD di tingkat Kecamatan.
“Lurah/Kepala Desa harus mengkoordinasikan pelaporan data, pembentukan posko, dan pelaksanaan fungsinya melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID (BLC), untuk itu jika ada wilayah yang belum melaporkan secara rutin melalui aplikasi BLC, mohon agar dapat segera menghubungi Satgas Pusat,” pungkasnya.
Dengan kerjasama yang baik antara berbagai pihak, Wiku berharap dalam satu minggu ini progress positif sebagai langkah pengendalian kasus di tingkat daerah sudah bisa terlihat.