Perlunya Revisi UU KPK, Moeldoko: Keberadaan KPK Saat Ini Hambat Investasi
Jakarta - Banyak pro dan kontra yang terjadi saat ini di masyarakat tentang Revisi UU KPK. Di antara gejolak ituah membuat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat bicara.
Kepada wartawan, dirinya menyebut, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) bisa mengganggu investasi. Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah dan DPR sepakat merevisi UU KPK.
"Lembaga KPK bisa menghambat upaya investasi. Ini yang tidak dipahami masyarakat," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/2019).
Pada kesempatan tersebut, Moeldoko nggak menjelaskan lebih jauh sih bagaimana keberadaan KPK bisa mengganggu jalannya investasi.
Baca Juga: Dukung Revisi UU KPK, Massa dari PMII Ricuh dengan Polisi
Selain karena faktor investasi itu, Moeldoko menyebut Presiden Jokowi juga mempertimbangkan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan lebih banyak responden mendukung revisi UU KPK.
Survei yang dirilis 16 September lalu itu menunjukkan 44,9 persen masyarakat mendukung revisi UU KPK, sedangkan yang tidak setuju 39,9 persen, dan yang menjawab tidak tahu 15,2 persen.
"Hasil survei menunjukkan bahwa yang menyetujui untuk revisi UU KPK itu lebih banyak. Survei Kompas, 44,9 persen," ucap Moeldoko.
Nah, saat disinggung soal kemungkinan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu untuk mencabut revisi UU KPK sesuai tuntunan mahasiswa, Moeldoko menyebut hal itu belum dibahas.
Baca Juga: Wiranto: Pengesahan UU KPK Bukan Ajang Balas Dendam DPR
Lagipula, Moeldoko menegaskan, revisi UU KPK yang dilakukan pemerintah dan DPR ini demi menguatkan KPK.
Ia menilai, KPK bisa kuat jika diawasi dewan pengawas dan diberi wewenang untuk menghentikan penyidikan.
"Jadi jangan melihat KPK itu dewa. Enggak ada, manusia. Kita perlu pemahaman semuanya, ada yang perlu kita perbaiki. Enggak ada upaya pemerintah untuk melemahkan," kata mantan Panglima TNI ini.(*)