Presiden Minta Kementerian Bikin Terobosan Hadapi Virus Corona dengan Kreatif

Jakarta - Perkembangan virus corona jenis baru (COVID 19) telah berdampak pada kehidupan masyarakat dunia termasuk Indonesia.

Pergerakan ekonomi yang lesu juga menjadi salah satu poin penting yang menjadi prioritas Pemerintah.

Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian dan lembaga untuk menciptakan kebijakan yang inovatif guna menghadapi situasi 'genting' semacam ini.

Permintaan tersebut disampaikan secara langsung oleh Jokowi di pembukaan rapat kerja Kementerian Perdagangan, Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Baca juga: Soal Virus Corona, Kominfo Imbau Masyarakat Tak Panik dan Hindari Hoax

Dilansir dari Antara (4/3/2020), Presiden Jokowi mengatakan bahwa kreatifitas dalam menciptakan kebijakan diperlukan untuk mengantisipasi dampak keberlanjutan di bidang ekonomi, mulai ekspor, impor dan produksi.

"Situasi sangat berbeda karena Corona ini, sangat berbeda. Tadi saya ingatkan karena Corona ini demand (permintaan) rusak, supply (pasokan) rusak, produksi rusak. Demand termasuk di dalamnya tentu saja konsumsi dan investasi," kata Jokowi, seperti dikutip dari Antara.

"Jangan sampai dalam situasi permintaan yang terdisrupsi, pasokan terdisrupsi, produksi terdisrupsi, kita tidak merespons dan anggap biasa-biasa saja," imbuhnya.

Jokowi juga meminta kementerian untuk merelaksasi prosedur perizinan dan menerapkan efisiensi tahapan birokrasi yang mengganggu kegiatan ekonomi.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Jajarannya Tidak Buka Privasi Pasien Positif Corona

Khusus Kementerian Perdagangan, Jokowi meminta penyederhanaan prosedur penerbitan izin untuk impor agar stok di dalam negeri terpenuhi sehingga tidak berdampak pada harga barang.

"Saya minta rapat kerja hari ini fokus ke situ saja, tidak usah kemana-mana bicaranya. Karena sekali lagi pasokan barang harus cukup. Kita dihadapkan, sebentar lagi dengan yang namanya puasa Ramadhan. Hati-hati loh ini," tegasnya.

Di samping itu, Presiden Jokowi juga menyebutkan langkah Bank Indonesia dan OJK dalam menghadapi situasi darurat ini.

Bank Indonesia mengambil beberapa langkah kebijakan seperti penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) valuta asing (valas) serta rupiah untuk bank umum konvensional.

Selain itu juga terdapat penurunan GWM Valas perbankan yang semula delapan persen terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi empat persen.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Polri Tindak Tegas Penimbun Masker

Sementara OJK lebih menerapkan kelonggaran terhadap perhitungan tingkat kolektibilitas debitur.

"Saya kira kemarin BI kasih relaksasi yg memberikan dampak kepada penguatan kurs rupiah, penguatan IHSG. OJK juga kasih kelonggaran, sehingga memberikan dampak positif baik ke penguatan rupiah maupun IHSG. Saya harap kementerian melakukan ini," tandas Jokowi.

Atas langkah-langkah tersebut, Jokowi meminta agar Kementerian dan lembaga negara mampu mengikuti sikap responsif BI serta OJK untuk memunculkan stimulus terhadap ekonomi nasional.