Rencana Kenaikan Tarif KRL untuk Orang Kaya, Walhi: Bisa Tingkatkan Polusi Udara
Jakarta - Pemerintah berencana melakukan penyesuaian tarif kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek. Nantinya, akan ada tarif khusus yang lebih mahal untuk penumpang golongan kaya.
Dalam rencana tersebut, penumpang yang masuk kategori mampu diharuskan membayar sesuai tarif asli KRL. Artinya, tarif yang dikenakan untuk masyarakat ini berkisar antara Rp 10-15 ribu.
Rencana tersebut mendapat tanggapan beragam dari sejumlah pihak, termasuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta.
Menurut Pengkampanye Walhi Jakarta, Muhammad Aminullah, rencana tarif KRL untuk golongan mampu itu perlu dikaji ulang. Pasalnya, ia menilai kebijakan itu bisa meningkatkan polusi udara.
“Masyarakat dibuat berpikir ulang untuk menggunakan kendaraan umum karena tarif naik. Padahal, kendaraan pribadi menjadi salah satu sumber polusi terbesar di Jakarta,” kata Aminullah melansir Antara, Senin (2/1/2023).
Kenaikan tarif KRL, kata Aminullah, bisa meluncurkan budaya enggan naik kendaraan umum terkhusus KRL. Apalagi, polusi udara dan kemacetan lalu lintas di Jakarta saat ini masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah.
Subsidi tiket KRL, lanjutnya, bukan hanya soal bantuan bagi masyarakat mampu atau tidak, tapi lebih kepada dukungan bagi pengguna transportasi publik lantaran pengguna transportasi publik telah berperan dalam menekan angka kecelakaan, kemacetan, polusi udara, serta emisi gas rumah kaca.
Ia pun menyarankan agar peran transportasi publik terus didukung melalui subsidi pengguna kendaraan umum.
"Jakarta sedang bertarung dengan kemacetan dan polusi udara, dan para pengguna transportasi umum telah mengambil peran menjadi salah satu bagian dari pemulihan Jakarta. Sudah sepatutnya pemerintah, khususnya kementerian perhubungan mendukungnya, bukan justru mencabut subsidinya," ujar Aminullah.
Lebih lanjut ia berpendapat daripada mencabut subsidi KRL bagi kalangan berpenghasilan tinggi, pemerintah sebaiknya mencabut subsidi kendaraan listrik pribadi.
Menurutnya, subsidi kendaraan listrik nantinya dapat dialihkan pada peningkatan transportasi listrik yang bersifat massal.