Sanksi Ekonomi Barat Gagal ‘Hancurkan’ Rusia
Jakarta - Deretan sanksi ekonomi dari negara-negara Barat yang dijatuhkan terhadap Rusia akibat invasi terhadap Ukraina diklaim telah gagal melemahkan Moskow.
Hal tersebut disampaikan Presiden Rusia Vladimir Putin melalui pidato di panggilan video bersama para pejabat tinggi ekonomi yang disiarkan di televisi nasional, Senin (18/4/2022) waktu setempat.
"Barat berharap untuk segera mengacaukan situasi keuangan dan ekonomi, memprovokasi kepanikan di pasar, runtuhnya sistem perbankan, dan kekurangan di toko-toko,” kata Putin seperti dikutip Aljazeera, Selasa, (19/4/22).
"Strategi serangan ekonomi telah gagal dan malah menyebabkan kemerosotan ekonomi di Barat," ujarnya menambahkan.
Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu, negara-negara Barat menjatuhkan sanksi ekonomi kepada perusahaan dan sistem keuangan Rusia dengan sanksi yang belum pernah dijatuhkan sebelumnya.
Akan tetapi, Putin mengklaim bahwa Rusia mampu bertahan dari rentetan sanksi ekonomi itu dengan alasan bahwa rubel (mata uang Rusia) telah menguat.
"Rusia telah bertahan dari tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan negara kami telah mencatat surplus perdagangan tinggi yang bersejarah sebesar 58 miliar dolar AS pada kuartal pertama tahun ini," kata Putin.
Sebaliknya, ia berpendapat bahwa sanksi tersebut justru menjadi bumerang bagi Amerika Serikat dan sekutu Eropanya. Sanksi justru mempercepat inflasi dan menyebabkan penurunan standar hidup di Barat.
Presiden Rusia mengakui kenaikan tajam dalam harga konsumen di Rusia yang naik 17,5 persen pada April 2022. Tetapi ia telah mengarahkan pemerintah untuk menyusun ulang upah dan pembayaran lainnya untuk mengurangi dampak inflasi pada pendapatan masyarakat.
Rusia, kata Putin, harus menggunakan anggarannya untuk mendukung ekonomi dan likuiditas dalam kondisi aktivitas pinjaman yang berkontraksi meskipun penurunan suku bunga bank sentral akan membuat pinjaman lebih murah.
Selain itu, Rusia harus mempercepat proses penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan luar negeri di bawah kondisi sulit tersebut.