Soal Anggaran Rebranding TVRI, Helmy Yahya: Semua Soal Kreativitas
Jakarta - Helmy Yahya dipecat dari jabatan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Pusat (LPP) TVRI berdasarkan surat Dewan Pengawas TVRI No 8/Dewas/TVRI/2020 lantaran diduga melanggar lima poin administratif.
Salah satunya adalah dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan rebranding TVRI dengan rencana kerja yang ditetapkan dalam RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) dan RKKR (Rencana Kerja Kementerian TVRI) yang mengakibatkan honor SKK tidak terbayar.
Helmy menganggap surat keputusan tersebut tidak sah karena kelima tuduhan tersebut tidak berdasar. Ia mengajukan surat pembelaan dan melampirkan 1200 lembar lampiran dalam laporan tersebut.
Ia membantah dugaan adanya ketidaksesuaian anggaran rebranding TVRI yang mengakibatkan gaji karyawan tidak terbayar.
Baca juga: Dinonaktifkan dari Jabatannya Sebagai Dirut TVRI, Ini Kata Helmy Yahya
"Rebranding yang kami lakukan selama ini sudah membuat TVRI menjadi lebih keren mulai dari logo, grafis, layar bahkan mobil kami pun juga ikut direbranding. Semua itu yang membuat karyawan kami merasa bangga," jelas Helmy Yahya saat ditemui di Pulau Dua Restauran, Senayan, Jakarta (17/1/2020).
Tapi Helmy mengatakan sama sekali tidak mengacak-acak anggaran yang sudah ditetapkan. Helmy juga selalu mencari cara supaya bisa melakukan rebranding dengan anggaran yang ada.
"Misalnya kami mau mengganti seragam dengan logo baru, yang saya lakukan adalah membuat desain baru seragam menggunakan anggaran yang ada. Begitu pun dengan rebranding mobil kantor, Helmy menyebut yang ia hanya meminta teknisi menempelkan logo baru TVRI di mobil yang sama menggunakan anggaran pemeliharaan mobil. Jadi apa yang tidak sesuai?," terangnya.
Helmy menyebut semua itu hanyalah kreativitas Dewan Direksi Lembaga Penyiaran TVRI dalam mengembangkan anggaran yang ada.
Baca juga: Lagi Kisruh, Kominfo Harap TVRI Tetap Beroperasi Seperti Biasa
Ia juga membantah tuduhan Dewan Pengawas terhadap masalah honor SKK (Satuan Kerja Karyawan) yang tidak dibayarkan.
"Tidak pernah ada karyawan TVRI yang gajinya tidak dibayar, yang terlambat bayar adalah SKK (honor) dan memang SKK tidak pernah ada yang tepat waktu karena hal ini harus disusun pertanggungjawabkan dulu baru dibayarkan," paparnya.
Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran TVRI juga mempermasalahkan soal kegiatan produk siaran tidak bisa mencapai target lantaran sudah tidak tersedia lagi anggaran produksi. Ia menjelaskan kalau tuduhan tersbeut tidak benar lantaran anggaran prosuksi TVRI hanya Rp 132 Miliar dalam setahun.
"Anggaran kami hanya seminggu anggaran TV swasta. Kami mendapat biaya program per episode hanya Rp 15 Juta. Apa yang bisa dibuat dari anggaran segitu?," tanya Helmy.
Pembawa acara kuis 'Siapa Berani' ini harus memutar otak untuk menutup biaya program yang kurang, bahkan ia mengaku sampai harus merayu TV publik untuk mendapatkan program hibah.