PSSI Percepat Pelaksanaan Kongres Luar Biasa
Jakarta - Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) memutuskan akan mempercepat pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) setelah menyelenggarakan rapat darurat di Kantor PSSI, Jakarta pada Jumat 28 Oktober 2022.
"Tahapan Kongres Luar Biasa akan kami mulai dari berkirim surat pemberitahuan kepada FIFA berisi usulan kongres," kata Ketua PSSI Mochamad Iriawan, Sabtu (29/10/2022).
Adapun alasan PSSI untuk mempercepat KLB yang diminta digelar pada November 2023 adalah demi mencegah terjadinya perpecahan di kalangan anggota.
Iriawan mengatakan berdasarkan Statuta PSSI, KLB bisa digelar jika ada permintaan tertulis dari 50 persen atau sekitar 2/3 dari jumlah total anggota PSSI. Dan, KLB akan dilaksanakan pada tiga bulan setelah PSSI menerima permohonan tersebut.
Namun hingga saat ini, baru ada dua anggota PSSI yang mengajukan permintaan KLB yaitu Klub Persis Solo dan Persebaya Surabaya.
"Exco PSSI memutuskan untuk mempercepat KLB pemilihan dengan memperhatikan surat yang dikirim oleh dua anggotanya. Exco PSSI tidak ingin terjadi perpecahan di antara para anggotanya dan karena Exco PSSI adalah mandataris yang dipilih oleh delegasi yang mewakili anggota PSSI," katanya.
Desakan yang ditujukan kepada PSSI ini berawal dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia menyusul terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang yang menewaskan 135 orang dan melukai ratusan orang.
Dengan mempercepat KLB, PSSI berharap hal tersebut dapat menjadi pertimbangan semua pemangku kepentingan agar membantu bergulirnya kembali Liga 1, 2, dan 3 musim kompetisi 2022-2023.
Dokumen TGIPF yang dikeluarkan pada 14 Oktober 2022 tersebut merekomendasikan jajaran Exco PSSI termasuk Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan untuk mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya ratusan korban, baik korban meninggal maupun luka-luka.
Tim TGIPF yang diketuai oleh Menkopolhukam Mahfud MD ini mengusulkan agar PSSI melaksanakan KLB agar dapat memilih anggota Komite Eksekutif (Exco) baru termasuk di dalamnya ada ketua dan wakil ketua umum.
TGIPF telah meminta pemerintah agar Liga 1, 2, dan 4 Indonesia tidak diizinkan berlangsung selama belum ada perubahan signifikan tentang tata kelola kompetisi oleh PSSI.