Tiga Pernyataan Atiatul Muqtadir di Indonesia Lawyer Club Ini Curi Perhatian

Jakarta - Sosok Ketua BEM UGM Atiatul Muqtadir viral setelah tampil di acara Indonesia Lawyer Club semalam (ILC).

Acara yang dipandu Karni Ilyas itu menghadirkan tiga perwakilan mahasiswa untuk meyampaikan aspirasinya terkait RUU KUHP. Mereka adalah Presiden BEM UI Manik Marganamahendra, BEM Trisakti Dino Aldiansyah dan Ketua BEM UGM Atiatul Muqtadir.

Salah satu sosok yang mencuri perhatian warganet datang dari Ketua BEM UGM Atiatul Muqtadir.

Berikut ini beberapa pernyataannya yang menjadi sorotan publik.

Baca juga: Jadi Idola Milenial, Ini 3 Pesona Fathur Sosok Ketua BEM UGM yang Hits

1. Tunda itu bahasa politis yang ada hanya tolak dan terima

Fatur menyorot sikap Presiden Jokowi terhadap penundaan RUU KUHP. Menurutnya 'penundaan' ini merupakan bahasa politik. Padahal yang sebenarnya diinginkan oleh mahasiswa adalah penolakan RUU KUHP bukan penundaan.

"Tunda itu kan sebenarnya bahasa politis, Bung Karni. Kalo kita lihat sebenernya saat paripurna itu yang ada hanya tolak atau terima nggak ada tunda," ujarnya.

Ia menegaskan kalau tuntutan para mahasiswa bukanlah penolakan RUU KUHP saja tetapi agar RUU KUHP tersebut dikaji ulang dengan melibatkan akademisi dan tokoh masyarakat.

Ia juga menegaskan agar ke depannya hukum-hukum yang akan dibuat dibahas terlebih dahulu agar menghasilkan hukum yang responsif bukan hukum yang represif.

2. Mahasiswa turun sebagai gerakan moral dan gerakan intelektual

Fathur juga menyayangkan perihal isu yang menyebut kalau aksi demonstrasi mahasiswa ini ditunggangi partai politik. Padahal gerakan ini terjadi bukan karna ditunggangi pihak manapun tetapi sebagai sebuah turun sebagai gerakan moral dan gerakan intelektual.

"Bahwasanya mahasiswa ini turun bukan karena ditunggangi tapi karena kita gelisah dan sebagai gerakan moral dan gerakan intelektual," tuturnya.

3. Negara sedang tidak baik-baik saja dan tidak dikelola dengan prinsip-prinsip yang demokratis

Fathur menyebut peristiwa 'Gejayan Memanggil' dan 'Bengawan Melawan' merupakan sebuah bentuk dari kegelisahan publik.

Ia juga meminta pemerintah agar tidak menganggap sebelah mata gerakan-gerakan di daerah ini lantaran ini adalah kegelisahan publik.

"Negara kita tidak baik-baik saja dan tidak dikelola dengan prinsip-prinsip demokratis," tegasnya.