Tommy Soeharto dan Partai Berkarya Belum Layak Jualan Isu Anti KKN?

Urban Asia – Ketua Umum Partai Berkarya yang juga anak ke 5 dari mantan Presiden Soeharto yakni Tommy Soeharto membuat pertanyaan yang menjadi ‘bumerang’. Saat partainya mengadakan acara di Bogor, Minggu (22/7), Tommy menyatakan di era reformasi KKN semakin menjadi dan asing kian dimanjakan. "Reformasi janjikan KKN hilang, tapi nyatanya makin parah. Utang luar negeri semakin besar. Investasi asing pun semakin dimanja," kata Tommy. Maksud pertanyaan Tommy ini mungkin hanya diketahui oleh dirinya dan Tuhan. Pasalnya, pernyataan Tommy yang mungkin mengharapkan simpati dari publik, justru banyak menuai kritik tajam nan pedas. Tommy banyak dikritik oleh politisi – politisi, seperti dari PDI-P, NasDem, PPP, Hanura dan PSI. Inti kritik dari politisi parpol tersebut adalah Tommy tidak ‘berkaca’ terlebih dahulu kepada zaman orde baru ketika Bapaknya memimpin. Para politisi menganggap KKN di rezim Soeharto lebih ugal - ugalan daripada zaman reformasi. Beberapa membandingkan Tommy yang pernah terlibat kasus kriminal dan mendapatkan proyek Mobil Nasional, Timor dari Bapaknya, dengan anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kahiyang Ayu yang tidak lolos tes masuk CPNS. Dilengkapi lagi sederet fakta keberhasilan merebut saham Freeport dan penegakan hukum terhadap koruptor yang jauh lebih kelihatan di era reformasi dibanding rezim orde baru. Nampaknya mengikuti ‘jualan’ isu anti KKN oleh Tommy dan Partai Berkarya adalah hal yang merugikan. Tommy berada di posisi yang belum lepas dari dosa sejarah orde baru di benak publik. Meski saat berada di Golkar bersama adiknya, Siti Hediati Harijadi alias Titiek Soeharto, keduanya relatif belum pernah mendapatkan kritik sekeras ini. Meski Golkar pernah dipimpin Soeharto dan beberapa parpol seperti Gerindra, Hanura dan NasDem merupakan pecahan dari Golkar, sepertinya isu anti KKN tidak dibolehkan diusung oleh Tommy dan Partai Berkarya yang akan mengikuti Pemilu 2019. Padahal kalau kita tidak mau menutup mata, tentu ada dong, politisi – politisi yang pernah mendapat previllage di Golkar ketika dipimpin Soeharto. Tapi itu tidak berlaku, mungkin bagaimanapun anggota keluarga dari Soeharto lah dinilai yang paling banyak mendapatkan keuntungan dan bersalah. Ada baiknya mungkin Tommy dengan partainya membuktikan terlebih dahulu apa yang sudah dilakukannya kepada banyak rakyat Indonesia, ketimbang sesumbar anti KKN yang tak bisa lepas dari kesan lips service semata. Misalnya Tommy dengan Berkarya membuat gebrakan sebagai parpol paling transparan di antara parpol lainnya atau membuktikan sebagai parpol yang paling demokratis dibanding parpol lainnya. Bisa juga Tommy dan Berkarya ‘jualan’ isu yang tidak sama atau bukan anti KKN. Misalnya seperti Partai Perindo yang dinahkodai Hary Tanoe, lebih menonjolkan perekonomian dengan tag linenya Indonesia sejahtera dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengidentikan dirinya sebagai partai milenial dengan konsentrasi isu anti intoleransi. Sekarang tinggal waktu yang akan menjawab, apakah ada strategi jitu dari Tommy dan Partai Berkarya untuk meraih simpati publik atau pemilih dengan isu – isu yang diusungnya. Atau justru sebaliknya akan tenggelam karena tidak berhasil menjawab realitas politik yang ada?