Wow! Kemenag Bikin 10 Inovasi Layanan Haji Terbaru Tahun Ini, Apa Saja?
Jakarta - Temasuki tahun 2020 ini, Kementerian Agama (Kemenag) membuat gebrakan baru dengan menciptakan 10 inovasi layanan haji.
Inovasi ini sih ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada jemaah haji Indonesia. Hal ini diakui oleh Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Muhajirin Yanis pada acara Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional, di Serang, Banten, belum lama ini.
Nah, apa saja 10 inovasi tersebut? Yuk, simak daftarnya berikut ini dilansir dari website resmi Kemenag RI.
Penyusunan pra manifes kloter 2020 akan dilakukan lebih awal untuk mengefektifkan bimbingan manasik di kecamatan. Hal ini karena pembentukan regu dan rombongan dalam kloter akan berbasis wilayah.
Respon darurat di kawasan Arafah, Musdalifah dan Mina (Armuzna).Ini sebagai bagian dari prosedur pusat krisis dengan melibatkan muassasah atau Organisasi ini bertugas dan bertanggung jawab melayani akomodasi, transportasi bimbingan ibadah haji dan pelayanan umum. Termasuk di dalamnya, SOP manajemen mitigasi saat ada bencana.
Kemenag akan mengefektifkan sistem pelayanan terpadu di tingkat daerah kerja (daker), terutama daker Makkah dan Madinah. Selain itu, akan dilakukan penyempurnaan sistem pelaporan berbasis aplikasi mobile untuk laporan kloter. Pelayanan petugas juga akan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).
Konsumsi jemaah akan diberikan secara penuh selama di Makkah. Kemenag akan tetap memberikan layanan konsumsi pada masa peak season (tiga hari sebelum dan dua hari setelah puncak haji). "Akan disediakan makanan siap saji," kata Muhajirin.
Manasik akan dilakukan sepanjang tahun dalam rangka menambah pengetahuan manasik haji jemaah. "Juga manasik jemaah lansia, uzur, dan sakit," imbuh Muhajirin.
Verifikasi dan visa request tidak terpusat, tapi bisa dilakukan di kantor wilayah. "Jadi, paspor tidak perlu dikirim ke kemenag pusat," ujarnya.
Tenda maktab jemaah Indonesia di Arafah dan Mina akan diberi nomor. Basisnya adalah sistem zonasi pemondokan di Mekkah.
Kemenag akan melakukan percepatan penyusunan regulasi teknis seiring terbitnya UU no. 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Pembayaran non-teller dan non-tunai akan digunakan saat pelunasan haji serta penyediaan living cost (uang saku). Nantinya, jemaah akan diberi kartu debit sekaligus menjadi kartu identitas jemaah dan sarana transaksi.
Perbaikan proses badal haji dan safari wukuf. Caranya, akan disusun prosedur dan regulasi bersama antara Kemenag dan Kemenkes.