Ada Foto KTP Jadi NFT di OpenSea, Begini Tanggapan Pakar Siber
Jakarta - Non Fungible Token (NFT) akhir-akhir ini sorotan usai ratusan selfie milik salah satu pemuda Indonesia bernama Ghozali yang terjual dengan nilai fantastis di platform OpenSea. Menyusul viralnya ‘Ghozali Everyday’, belakangan netizen menemukan produk-produk NFT tak biasa lainnya di OpenSea, salah satunya foto Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Pemilik akun Twitter @AnangMuhan, misalnya. Ia membagikan tangkapan layar akun Facebook Elon Mask KW yang menemukan salah satu akun di OpenSea yang menjual puluhan foto KTP.
“KTP orang ga tuhh,” kata akun Twitter @AnangMuhan, Sabtu (15/1/2022).
Dalam foto itu tampak sebuah akun bernama ‘Indonesian identity card (KTP) Collection memiliki 38 item yang berisi foto selfie beberapa orang serta beberapa foto KTP. Namun saat Urbanasia mencoba untuk menelusurinya di OpenSea, akun tersebut tidak ditemukan.
Kemudian Urbanasia pun mencoba mencari produk dengan kata kunci ‘KTP Indonesia’ dan berhasil menemukan satu NFT di akun Azhari_Ruswandha Collection. Dalam akun tersebut, terdapat satu foto KTP yang namanya sama dengan nama akun tersebut.
Terkait penemuan tersebut, Urbanasia kemudian menghubungi Pakar siber dari Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Satriyo Wibowo. Kepada Urbanasia, Satriyo mengatakan bahwa hal itu akan jadi masalah ketika foto KTP yang dibagikan adalah hasil curian atau tanpa izin pemilik sebenarnya.
“Kalau foto KTP pribadi ya hak dia sebenarnya dan mestinya dia sudah paham akan risiko tersebarnya KTP dia,” kata Satriyo kepada Urbanasia, Sabtu (15/1/2022).
“Tapi bagaimana kita bisa tahu itu benar-benar akunnya Azhari? Apakah ada sistem otentifikasi dan validasi identitas di websitenya?” imbuhnya.
Ditanya soal produk NFT yang aman, Satriyo pun mengatakan bahwa produk NFT yang aman adalah yang tidak ada muatan data pribadi. Seperti KTP ataupun informasi terkait data pribadi lainnya.
“Yang aman ya yang tidak ada muatan data pribadi di dalamnya, entah milik sendiri atau hasil curian karena ada ancaman pidananya. Apalagi kalau RUU PDP sudah disahkan, penyedia layanan bisa kena ancaman pidana juga,” pungkasnya.