Ade Yasin Dituntut 3 Tahun Penjara dan Hak Politik Dicabut

Jakarta - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut eks Bupati Bogor Ade Yasin dengan hukuman tiga tahun penjara dan pencabutan hak politik dalam kasus dugaan suap laporan keuangan Pemkab Bogor tahun 2021. 

Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa KPK Roni Yusuf saat dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung pada Senin (12/9/2022). 

“Terdakwa Ade Yasin dituntut pidana penjara selama tiga tahun dan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan publik selama terdakwa menjalani pidana pokok,” kata Roni saat membacakan tuntutan. 

Selain dua tuntutan tersebut, Jaksa KPK juga menuntut agar Ade Yasin didenda sebesar Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan. 

Jaksa turut membeberkan hal-hal yang memberatkan Ade Yasin, yaitu dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Sementara yang meringankan adalah Ade Yasin belum pernah dihukum. 

Ade Yasin didakwa Pasal 5 Ayat 1 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dalam dakwaan pertama. 

Sementara dalam dakwaan kedua, Ade Yasin didakwa melanggar Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Diketahui, dalam kasus ini Ade Yasin diduga memberikan suap sebesar Rp 1,9 miliar kepada Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat agar laporan keuangan Pemkab Bogor 2021 mendapat predikat wajar tanpa pengecualian.