Perempuan dan Kesehatan Masyarakat: Dari Hak Menuju Aksi Nyata
Jakarta - Peringatan Hari Perempuan Internasional 2026 kembali menyoroti pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, termasuk di sektor kesehatan masyarakat.
Lewat Forum Perempuan bertajuk ‘Rights. Justice. Action. Dari Hak Menuju Aksi untuk Semua Perempuan dan Anak Perempuan’, FNM Society bersama Takeda mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kepemimpinan perempuan di tingkat komunitas.
Forum ini mempertemukan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga internasional. Tujuannya satu: memastikan hak dan keadilan bagi perempuan tidak berhenti pada wacana, tetapi benar-benar diwujudkan dalam aksi nyata.
Di sisi lain, sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif terkait kesetaraan gender di Indonesia.
Laporan Global Gender Gap 2025 mencatat posisi Indonesia berada di peringkat ke-97 dunia, naik tiga peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. Skor kesetaraan gender juga meningkat dari 68,6 persen menjadi 69,2 persen.
Peningkatan ini juga terlihat pada keterwakilan perempuan di posisi kepemimpinan. Dalam kategori legislator, pejabat senior, dan manajer, skor kesetaraan melonjak dari 20,5 persen pada 2006 menjadi 49,4 persen pada 2025.
Namun, tantangan struktural masih ada. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan sekitar 5,9 persen perempuan berusia 20–24 tahun berstatus kawin atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun. Kondisi ini dapat berdampak pada kesehatan, pendidikan, serta kemandirian perempuan di masa depan.
Pendiri sekaligus Ketua FNM Society Prof. Dr. dr. Nila Moeloek, Sp.M(K) menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, terutama di tingkat keluarga dan komunitas.
“Hari Perempuan Internasional adalah momentum untuk melihat perempuan sebagai pemimpin dan agen perubahan. Kepemimpinan perempuan di tingkat komunitas sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan masyarakat,” ujar Prof. Nila, Selasa (10/3/2026).
Menurutnya, perempuan tidak seharusnya hanya dilihat sebagai penerima manfaat dari berbagai program kesehatan.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar hak dan keadilan benar-benar terwujud dalam tindakan nyata,” lanjutnya.
Forum ini juga sejalan dengan tema global Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun ini, ‘Rights. Justice. Action. For All Women and Girls’. Tema tersebut menekankan pentingnya investasi pada perempuan sekaligus perlindungan terhadap hak-hak mereka.
Komitmen serupa juga disampaikan oleh perusahaan farmasi global Takeda yang terlibat dalam penyelenggaraan forum ini.
Figen Samdanci dari Growth and Emerging Market Leadership Team Takeda Pharmaceuticals mengatakan bahwa peningkatan kesehatan masyarakat tidak dapat hanya bergantung pada inovasi obat dan teknologi medis.
“Peningkatan kesehatan masyarakat tidak hanya bergantung pada pengembangan obat-obatan dan vaksin yang inovatif. Di Takeda, kami berkomitmen menjalankan kemitraan yang dapat memperluas akses terhadap layanan kesehatan perempuan,” ujarnya.
Melalui berbagai program kemitraan dan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan, Takeda juga mendorong peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi serta perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender.
Forum Perempuan ini diikuti lebih dari 500 peserta, baik secara langsung maupun daring. Peserta berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, hingga lembaga internasional.
Melalui forum ini, kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat memperkuat peran perempuan sebagai penggerak perubahan, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan bagi keluarga dan generasi mendatang.