BEM UI Kritik Jokowi: Singgung UU ITE hingga Penguatan KPK

Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengkritik keras Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan julukan 'The King of Lip Service'.

Melalui akun Twitter @BEMUI_Official pada Sabtu (26/6/2021), BEM UI mengunggah foto Presiden RI ke-7 yang telah diedit dengan background bibir dan mahkota raja.

"JOKOWI: THE KING OF LIP SERVICE," tulis BEM UI dalam caption cuitan tersebut

Dalam cuitan tersebut, BEM UI mengkritik janji Jokowi selama kepemimpinannya. Mereka juga mencantumkan referensi sebagai penguat kritikan tersebut.

"Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu," tulis BEM UI.

Adapun janji-janji Jokowi yang mereka soroti, seperti revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hingga penguatan KPK. Tapi, tak satupun yang diwujudkan Jokowi.

"Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya," tulis BEM UI lagi.

Berikut detail poin kritikan BEM UI terhadap kinerja Jokowi melalui perbandingan ucapan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan:

1. Jokowi Meminta untuk Didemo

Katanya: "Saya kangen sebetulnya didemo. Karena apa? Apapun... pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang peringati kalo keliru. Jadi kalau nggak ada demo itu keliru. Jadi sekarang saya sering ngomong di mana-mana 'tolong saya didemo. Pasti saya suruh masuk," kata Jokowi.

Faktanya: Berisi headline berita tentang kekerasan yang dilakukan aparat terhadap pendemo, salah satunya 'Temuan Tindakan Kekerasan Aparat & Pembungkaman Negara Terhadap Aksi-Aksi Protes Menolak Omnibus Law di Berbagai Wilayah'.

Sumber: Kritikan BEM UI soal Janji-Janji Jokowi. (Twitter @BEMUI_Official)

2. Revisi UU ITE

Katanya: Pada 15 Februari 2021, Jokowi mengatakan, kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan meminta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ini, karena di sinilah hulunya.

Faktanya: Menambahkan Sejumlah Pasal Karet.

"Di tengah polemik multi interpretasi UU ITE, Jokowi melontarkan janji untuk merevisi undang-undang tersebut. Namun, bukannya memberikan jaminan berdemokrasi, rencana revisi tersebut kian merepresi kebebasan berekspresi dengan ditambahkannya sederet pasal karet," bunyi pernyataan BEM UI.

Sumber: Kritikan BEM UI soal Janji-Janji Jokowi. (Twitter @BEMUI_Official)

3. Jokowi Umbar Janji Perkuat KPK

Katanya: Penguat KPK, kata Jokowi, perlu dilakukan dengan penambahan penyidik. Penambahan penyidik dilakukan supaya KPK semakin kuat,

Faktanya: Saat ini terdapat berbagai upaya pelemahan KPK, mulai dari Revisi UU KPK, kontroversi Firli Bahuri, hingga Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang tak meloloskan 75 pegawai KPK.

Sumber: Kritikan BEM UI soal Janji-Janji Jokowi. (Twitter @BEMUI_Official)

4. Penolakan Omnibus Law

Katanya: Jokowi mengatakan bahwa jika masih tidak ada kepuasan pada UU Cipta Kerja silakan ajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Faktanya: Baru-baru ini, Jokowi meminta MK menolak semua gugatan tentang UU Cipta Kerja.

Sumber: Kritikan BEM UI soal Janji-Janji Jokowi. (Twitter @BEMUI_Official)

"Berhenti membual, rakyat sudah mual!," tutup pernyataan BEM UI.