URnews

Bongkar Aib Pertamina, Ahok Minta Kementerian BUMN Dibubarkan

Eronika Dwi, Rabu, 16 September 2020 11.55 | Waktu baca 2 menit
WhatsApp ShareFacebook ShareTwitter ShareLinkedin Share
Bongkar Aib Pertamina, Ahok Minta Kementerian BUMN Dibubarkan
Image: Basuki Tjahaja Purnama. (Instagram @basukibtp)

Jakarta - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membongkar aib di balik layar manajemen Pertamina.

Hal tersebut Ahok ungkapkan dalam sebuah video yang diunggah kanal YouTube POIN pada Senin (14/9/2020) kemarin.

Berbagai permasalahan yang ada di Pertamina dibongkar Ahok. Dia bahkan mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan.

Ahok berpendapat bahwa perusahaan milik negara harus membentuk semacam Temasek, yaitu penggabungan holding-holding dari BUMN yang nantinya membentuk superholding.

"Harusnya Kementerian BUMN itu dibubarkan sebetulnya. Kita harus membangun Temasek semacam Indonesia Incorporation," katanya, dikutip, Rabu (16/9/2020).

Pendapat tersebut disampaikan Ahok setelah banyak hal di Pertamina yang memancing emosinya, seperti permainan antar direksi.

Menurut Ahok, semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menentukan KPI atau Key Performance Indicators dewan komisaris dan direksi dilakukan di Kementerian BUMN.

Ahok juga menyebut, direksi pertamina ada yang bermain aman dengan melobi menteri, dan para jabatan komisaris adalah titipan dari para kementerian.

"Dia ganti direktur pun tanpa ngasih tau saya. Saya sempat marah-marah juga karena semua direksi mainnya ke menteri, lobi menteri, yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementrian-kementrian," papar Ahok.

Meski begitu, Ahok mengaku mempunyai cara untuk membuat kejadian tersebut tidak terulang lagi, yaitu dengan memangkas birokrasi yang ada di Pertamina.

"Saya potong jalur birokrasi mereka. Pertamina itu naik pangkat untuk jadi senior vice president (SVP) itu 20 tahun ke atas. Saya potong, semua musti lelang terbuka," kata Ahok.

Tidak hanya itu, Ahok juga menyoroti pencopotan jabatan dan sistem gaji di Pertamina. Menurutnya, ada yang bermain dengan memanipulasi gaji.

"Masa dicopot gaji masi sama. Alasannya dia sudah orang lama. Harusnya gaji mengikuti jabatan. Tapi mereka bikin gaji pokok gede-gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp 75 juta. Dicopot, nggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," papar Ahok.

Sementara itu, Urbanasia sudah mencoba menghubungi Kementerian BUMN. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada pihak Kementerian BUMN yang merespons.

Komentar
paper plane

Berita Terkait
    Berita Terkait