Buntut OTT Rektor Unila, Muncul Desakan Jalur Mandiri Masuk PTN Dihapus

Jakarta - Terjaringnya Rektor Universitas Lampung (Unila), Prof Karomani dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu (20/8/2022) memunculkan reaksi beragam dari publik. Bahkan tak sedikit pihak yang mendesak agar seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) jalur mandiri untuk dihapuskan.

Salah satunya datang dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai jalur masuk berdampak bukan hanya ketimpangan biaya masuk, namun juga diskriminasi di kalangan mahasiswa.

“Saya setuju harus dihapuskan jalur mandiri. Saya kira paling pas penerimaan mahasiswa baru itu satu jalur, artinya jalur penuh. Udah nggak ada jalur mandiri, bisa jalur prestasi atau jalur berkaitan dengan ujian seleksi penerimaan. Semua ikut di situ,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (23/8/2022).

Desakan serupa juga datang dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf. Dalam keterangan resminya, Dede menilai keleluasaan kampus dalam menerima mahasiswa baru lewat jalur mandiri perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan pejabat pada PTN di seluruh wilayah Indonesia.

“Baiknya memang jalur mandiri di PTN itu dihapus saja. Diganti dengan tes seleksi resmi, gelombang 1, 2 dan 3 dengan biaya semester progresif jadi jelas dan terukur,” terang Dede.

Menurut politisi Partai Demokrat itu penghapusan jalur mandiri bisa mengatasi masalah adanya 'lobby-lobby' bawah tangan. Selain itu penerimaan juga bisa lebih transparan. Ia pun meminta agar pemerintah juga turut memperhatikan proses kelulusan, memperoleh gelar akademik, juga kenaikan pangkat di lingkungan PTN.