Jakarta &ndash; Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan tengah jadi sorotan usai mengingatkan Ghozali, pemuda yang mendadak viral karena menjual foto selfie sebagai produk Non Fungible Token (NFT), untuk menjadi Wajib Pajak dan membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun cuitan Ditjen Pajak itu ternyata malah diserang netizen, guys.
Berdasarkan pengamatan Urbanasia di Twitter, banyak netizen yang mempertanyakan soal peraturan perpajakan aset virtual tersebut.
<div class="lihatjg">
Baca Juga: <a title="Dapat Miliaran dari NFT Selfie, Ghozali Everyday Dicolek Ditjen Pajak" href="https://www.urbanasia.com/dapat-miliaran-dari-nft-selfie-ghozali-everyday-dicolek-ditjen-pajak-U52671">Dapat Miliaran dari NFT Selfie, Ghozali Everyday Dicolek Ditjen Pajak</a>
</div>
&ldquo;Regulasi tak ada, hukum tak ada, perlindungan aset tak ada tapi pajak langsung ditagih,&rdquo; cuit salah seorang netizen.
&ldquo;Emang crypto ada pajak? Wkwkwkwk. Selagi duitnya belum ditarik&hellip;@DitjenPajakRI gausah sok akrab,&rdquo; komentar netizen lainnya.
&ldquo;Min tanya dong, ini kan aset virtual, belom diaktualisasi menjadi rupiah. Kalo dia cairkan ETH-nya, baru dia dapat pendapatan, bukan? Kalo masih dalam bentuk ETH, mana bisa dipajakin?&rdquo; cuit lainnya.

Jakarta &ndash; Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan tengah jadi sorotan usai mengingatkan Ghozali, pemuda yang mendadak viral karena menjual foto selfie sebagai produk Non Fungible Token (NFT), untuk menjadi Wajib Pajak dan membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun cuitan Ditjen Pajak itu ternyata malah diserang netizen, guys.
Berdasarkan pengamatan Urbanasia di Twitter, banyak netizen yang mempertanyakan soal peraturan perpajakan aset virtual tersebut.
<div class="lihatjg">
Baca Juga: <a title="Dapat Miliaran dari NFT Selfie, Ghozali Everyday Dicolek Ditjen Pajak" href="https://www.urbanasia.com/dapat-miliaran-dari-nft-selfie-ghozali-everyday-dicolek-ditjen-pajak-U52671">Dapat Miliaran dari NFT Selfie, Ghozali Everyday Dicolek Ditjen Pajak</a>
</div>
&ldquo;Regulasi tak ada, hukum tak ada, perlindungan aset tak ada tapi pajak langsung ditagih,&rdquo; cuit salah seorang netizen.
&ldquo;Emang crypto ada pajak? Wkwkwkwk. Selagi duitnya belum ditarik&hellip;@DitjenPajakRI gausah sok akrab,&rdquo; komentar netizen lainnya.
&ldquo;Min tanya dong, ini kan aset virtual, belom diaktualisasi menjadi rupiah. Kalo dia cairkan ETH-nya, baru dia dapat pendapatan, bukan? Kalo masih dalam bentuk ETH, mana bisa dipajakin?&rdquo; cuit lainnya.

Respons Ditjen Pajak
Menanggapi hal tersebut, Ditjen Pajak lewat akun Twitter resminya menegaskan bahwa mereka hanya mengingatkan Ghozali untuk membuat NPWP. Nah jika nantinya Ghozali sudah menjadi Wajib Pajak dan penghasilannya melebihi PTKP, barulah terdapat PPh yang terutang dan harus dibayarkan.
Lebih lanjut, Ditjen Pajak menjelaskan bahwa ketentuan perpajakan yang secara khusus mengatur soal pemotongan PPh atas crypto dan NFT belum ada. Namun bukan berarti penghasilan atas crypto atau keuntungan penjualan/pengalihan harta (jika NFT yang dimaksud masuk ke dalam kategori aset/harta) itu menjadi bukan objek pajak.
&ldquo;Sesuai Pasal 4 ayat 1 UU PPh sttd UU HPP, yang menjadi objek pajak yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia mapun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun,&rdquo; jelas Ditjen Pajak seperti dikutip Urbanasia pada Sabtu (15/1/2022).
Nah karena belum ada aturan khusus soal crypto maupun NFT, Ditjen Pajak mengatakan bahwa keuntungan dari penjualan crypto atau NFT bakal masuk ke dalam penghitungan pajak di SPT Tahunan PPh.
<div class="lihatjg">
Baca Juga: <a title="Bukan Foto Selfie Ghozali Everyday, Ini 5 NFT Termahal di Dunia" href="https://www.urbanasia.com/bukan-foto-selfie-ghozali-everyday-ini-5-nft-termahal-di-dunia-U52683">Bukan Foto Selfie Ghozali Everyday, Ini 5 NFT Termahal di Dunia</a>
</div>
&ldquo;Kenaikan harga cryptocurrency yang dimiliki oleh investor adalah capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual. Atas keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta tersebut silahkan dilaporkan di dalam SPT Tahunan dan akan dikenakan pajak sesuai tariff Pasal 17 UU PPh,&rdquo; kata Ditjen Pajak menjawab salah satu pertanyaan netizen.
&ldquo;Jadi apabila yang didapatkan bukan tambahan kemampuan ekonomis, maka tidak termasuk penghasilan,&rdquo; sambungnya.
Nah informasi soal peraturan lengkap terkait perpajakan di Indonesia bisa kamu dapatkan di situs Ditjen Pajak Kementerian Keuangan di pajak.go.id ya, guys. &nbsp;

Ditjen Pajak Jelaskan Kenapa Ghozali Harus Tetap Bayar Pajak