Kementerian hingga Pemda Belanja Produk Impor, Jokowi: Bodoh Sekali Kita

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dibuat geram dengan kinerja jajarannya. Kali ini, Jokowi ungkap kekesalan terkait banyaknya kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah (pemda) yang masih menggunakan anggaran modal pengadaan barang dan jasa untuk beli produk impor.

“Jangan sampai kita ini memiliki APBN Rp 2.714 triliun, memiliki APBD Rp 1.197 triliun, belinya produk impor bukan produk dalam negeri. Sedih. Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas PIP) Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/06/2022).

“(Pajak) Dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita. Maaf, kita ini pinter-pinter tapi kalau caranya seperti itu bodoh sekali kita. Saya harus ngomong apa adanya,” sambung Jokowi.

Padahal menurut Jokowi di tengah tantangan ketidakpastian global saat ini, pemerintah harus bisa mengelola anggaran dengan mengedepankan tiga hal. Antara lain efisiensi, nilai tambah, dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

“Ini APBN loh, ini uang APBD loh, belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain. Apa nggak bodoh kita ini?” ungkapnya.

Ia pun mengaku tahu betul masih ada banyak kementerian dan lembaga hingga pemda yang hanya mau beli produk impor dengan berbagai alasan. Belum lagi saat ini ada 824 produk impor 'nyasar' di e-Katalog yang harusnya ada produksinya di dalam negeri.

"Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau beli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam, speknya nggak pas lah, kualitasnya nggak baik lah, alasan banyak sekali," beber Jokowi.

“Ada 842 produk di dalam e-Katalog yang sebetulnya produksi di dalam negerinya ada. Untuk apa itu? Coret 842 itu, drop kalau memang produknya dalam negeri sudah ada. Untuk apa dipasang di e-Katalog?” tegasnya.

Untuk itu, Jokowi meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan BPKP mengawal kepatuhan Kementerian, Pemda, BUMN, dan BUMD agar target belanja produk dalam negeri terpenuhi.

“Oleh sebab itu saya minta APIP, saya minta BPKP mengawal serius program ini dan harus berhasil. Belanja produk dalam negeri, harus berhasil,” pungkas Jokowi.