Jubir Presiden Jokowi Benarkan Rencana Pemerintah Gelar Upacara Kemerdekaan RI 2024 di Ibu Kota Baru
Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam beberapa kali kesempatan menyebut bahwa pihaknya optimis pembangunan IKN bakal rampung tiga tahun ke depan. Jika rencana ini berjalan sesuai rencana, maka upacara kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 bakal dilaksanakan di ibu kota negara (IKN) baru.
"Kita optimistis, mudah-mudahan Istana Presiden bisa di-groundbreaking pada tahun ini. Tanggal 17 Agustus 2024 itu Presiden bisa melaksanakan 17 Agustusan di Ibu Kota Negara baru," kata Suharso di Jakarta secara tertulis, Kamis (1/4/2021) lalu.
Pernyataan Suharso itu pun dibenarkan oleh Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman. Dalam URtalk ‘Ngobrol Bareng Jubir Presiden Jokowi’ yang disiarkan secara langsung di Instagram Urbanasia, Selasa (27/4/2021) malam, Fadjroel mengatakan bahwa pemerintah berencana akan melakukan groundbreaking proyek ibu kota negara (IKN) baru pada tahun 2021. Nah jika semua berjalan sesuai rencana, maka targetnya pembangunan bakal rampung di 2024 dan upacara kemerdekaan Republik Indonesia bakal dilaksanakan di ibu kota baru.
“InsyaAllah 17 Agustus 2024, upacara ulang tahun Hari Kemerdekaan Negara Indonesia, menurut perencanaannya yang disampaikan Pak Suharso Monoarfa, Menteri PPN/Bappenas, Presiden Joko Widodo akan memimpin 17 Agustus tahun 2024 di Ibu Kota yang baru,” kata Fadjroel kepada Urbanasia.
Ia pun juga sudah meninjau bakal IKN baru yang ada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu pada pertengahan April 2021. Bersama Suharso, ia meninjau lokasi calon istana presiden, titik nol, hingga konservasi hutan di calon ibu kota baru.
“Dalam setahun ini kan rencananya groundbreaking, ya. Nah tentu infrastruktur dulu dong yang dibangun. Salah satunya memang klaster yang pertama dibangun itu adalah klaster pemerintahan. Di dalam itu ada istana, nanti ada gedung MPR dan DPR, kemudian masjid dan segala macem. Nah klaster pemerintahan ini yang akan terlebih dulu dilakukan karena pembiayaannya kan berasal dari APBN, sebagian. Sementara klaster lainnya merupakan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dengan beragam model financing,” jelas Fadjroel.
Sementara itu, perihal Undang-Undang IKN masih terus digodok. Undang-undang ini nantinya bakal disahkan oleh DPR RI, guys. Nah Undang-undang IKN ini ditargetkan bakal rampung pada dalam tiga bulan ke depan.
“Sampai hari ini kami sedang menyelesaikan terkait rancangan Undang-Undang IKN. Nanti kalau ada surat dari Presiden akan segera disampaikan ke DPR. Nah DPR ini kan mulai bekerja kembali sekitar bulan Mei. InsyaAllah dalam tiga bulan ke depan kami mengharapkan bahwa rancangan Undang-undang IKN itu sudah selesai dan bisa menjadi payung hukum untuk pelaksanaan kegiatan di ibu kota negara baru kita ini,” pungkasnya.