menu
user
Banner Skinner Urfluencer
Banner Skinner Fomo
URnews

Jubir Jokowi Bocorkan soal Update Pembangunan Ibu Kota Negara Baru

Nivita Saldyni,
11 hari yang lalu
WhatsApp ShareFacebook ShareTwitter ShareLinkedin Share
Jubir Jokowi Bocorkan soal Update Pembangunan Ibu Kota Negara Baru
Image: Ilustrasi Desain Ibu Kota Negara Baru/Kementerian PUPR

Jakarta – Proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia sudah mulai disiapkan. Hal ini ditandai peninjauan lokasi yang sempat dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada 12 April 2021 lalu.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman dalam URtalk ‘Ngobrol Bareng Jubir Presiden Jokowi’ yang disiarkan secara langsung di Instagram Urbanasia, Selasa (27/4/2021) malam. Ia mengatakan bahwa dirinya dan Suharso baru saja mendatangi lokasi calon IKN baru yang terletak di Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur tersebut.

“Betul (baru saja mengunjungi lokasi IKN) bersama dengan Pak Suharso Monoarfa, Senin minggu lalu. Kami melihat titik istana presiden itu bagus sekali di atas bukit,” kata Fadjroel kepada Urbanasia, Selasa (27/4/2021).

Selain itu, Fadjroel mengatakan bahwa ia dan rombongan yang hadir juga melihat titik nol yang tengah disiapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Termasuk juga melihat kembali proses konservasi hutan yang dibebankan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya. Apalagi IKN baru nantinya bakal mengusung konsep green capital city dengan 75 persen ruang terbuka hijau.

Ibu Kota Baru.pngSumber: Ibu Kota baru Republik Indonesia (Instagram/@jokowi)

Fadjroel pun menampik isu bahwa Jokowi lebih mementingkan membangun istana lebih dulu ketimbang infrastruktur lain. Sebab nantinya proses akan dimulai dengan pembangunan infrastruktur inti, termasuk di dalamnya istana presiden, kantor-kantor kementerian, dan banyak lagi lainnya.

“Dalam setahun ini kan rencananya groundbreaking, ya. Nah tentu infrastruktur dulu dong yang dibangun. Salah satunya memang klaster yang  pertama dibangun itu adalah klaster pemerintahan. Di dalam itu ada istana, nanti ada gedung MPR dan DPR, kemudian masjid dan segala macem. Nah klaster pemerintahan ini yang akan terlebih dulu dilakukan karena pembiayaannya kan berasal dari APBN, sebagian. Sementara klaster lainnya merupakan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dengan beragam model financing,” jelas Fadjroel.

Bagaimana perkembangannya saat ini?

Fadjroel menjelaskan ada beberapa hal yang sedang digodok oleh pemerintah pusat usai untuk persiapan pembangunan IKN baru tersebut. Salah satunya adalah Undang-Undang IKN yang nantinya bakal disahkan oleh DPR RI.

“Sampai hari ini kami sedang menyelesaikan terkait rancangan Undang-Undang IKN. Nanti kalau ada surat dari Presiden akan segera disampaikan ke DPR. Nah DPR ini kan mulai bekerja kembali sekitar bulan Mei. InsyaAllah dalam tiga bulan ke depan kami mengharapkan bahwa rancangan UU IKN itu sudah selesai dan bisa menjadi payung hukum untuk pelaksanaan kegiatan di Ibu Kota Negara Baru kita ini,” katanya.

Selain itu pemerintah juga akan menyiapkan soal badan otorita ibu kota negara baru. Nantinya Presiden akan menerbitkan peraturan presiden (Perpres) yang bakal mengatur hal tersebut.

“Selain itu tentu akan diikuti ada Perpres tentang otorita ibu kota. Nanti otorita ibu kota ini, yang akan jadi kepalanya itu namanya Kepala Otorita Ibu Kota, itu setingkat menteri. (Ini) Usulan pemerintah,” imbuhnya.

Pemerintah pun telah menyelesaikan beberapa pembangunan lain, seperti tol dan jembatan yang akan menghubungkan beberapa daerah dengan IKN baru nantinya.

“Misalnya sebelum IKN sebenarnya sudah kami kerjakan yaitu tol dari Balikpapan ke Samarinda itu 100 km. Kemudian dari Samboja, dari tengah itu kita masuk ke Ibu Kota itu ada 30 km tol nanti. Kemudian Jembatan Pulau Balang itu akan kami pakai juga, sudah hampir selesai. Dan juga ada dua bendungan yang akan memenuhi keperluan air di IKN nanti,” jelas Fadjroel.

Nah adapun luas lahan yang akan akan dipakai untuk keperluan IKN ini sebesar 259.000 hektar. Namun, kata Fadjroel, inti pemerintahan sendiri hanya akan menggunakan 5.900 hektar.

“Inti dari pemerintahan itu hanya 5.900 hektar dan itu adalah hutan tanaman industri yang selama ini memang dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang ada di sana, ditanam kemudian sekitar 3-4 tahun dipotong. Jadi yang dipakai nanti untuk keperluan ibu kota adalah hutan tanaman industri. Sementara hutan yang flora dan fauna endemik, termasuk orang utan, dugong, kemudian beruang madu, termasuk anggrek-anggrek akan dikonservasi di sana,” ungkap Fadjroel.

Tanggapan jubir presiden Jokowi soal desain Istana Negara yang sempat jadi polemik

Ditanya soal desain istana baru, Fadjroel mengaku memang sempat menjdi perdebatan. Namun Presiden Jokowi sendiri sudah memberikan tanggapan secara langsung dan membuka masukan dari berbagai pihak untuk desain tersebut.

“Beliau (Presiden Jokowi) mengharapkan semua pihak, termasuk para arsitek untuk memberikan masukan dan sudah diterima juga oleh Presiden Joko Widodo di Istana para ahli-ahli, termasuk para arsitek. Beliau mengharapkan semua pihak itu bisa terlibat dalam urusan ibu kota negara baru ini karena beliau berharap akan menjadi ikon Indonesia dan menjad milik kita bersama,” kata Fadjroel.

1617865143-Istana-Negara.jpegSumber: Pradesain Istana Negara di ibu kota baru/Tangkapan layar [email protected]

“Dan yang terpenting, bahwa pindahnya ibu kota ke Kalimantan ini bagian dari upaya mencapai Indonesia sentris itu, pemerataan. Karena Kalimantan itu kue ekonomi nasionalnya cuma 8,5 persen. Jawa 58 persen, Sumatera 22 persen. Jawa dan Sumatera saja itu sudah 80 persen. Kemudian Sulawesi itu cuma enam persen, Maluku dan Papua itu cuma tiga persen. Jadi diharpakan pindahnya ibu kota ini pemerataan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya itu bisa bergerak ke arah Tengah, kemudian bergerak ke arah Timur,” lanjutnya menjelaskan.

Sehingga diharapkan nantinya tidak ada lagi istilah Jawa sentris, apalagi muncul istilah baru Kalimantan sentris. Sehingga IKN ini diharapkan jadi episentrum dari Indonesia sentris untuk menyebarkan pertumbuhan ekonomi ke Tengah dan Timur Indonesia.

Soal 'Boyongan' ASN ke IKN di 2024

Fadjroel menjelaskan rencananya di tahun 2024 akan ada pertambahan sekitar 620 ribu jiwa penduduk yang masuk ke IKN baru. Jumlah ini akan terus bertambah hingga nantinya di 2045 dperkirakan mencapai 1,8 juta jiwa.

“Rencananya itu sih di tahun 2024 itu baru masuk 620 ribu penduduk di sana. Kemudian di 2035 mencapai 1,1 juta penduduk, 2045 ada 1,8 juta penduduk. Nah kemudian itu perlahan-lahan memang ada perpindahan ke sana itu total nanti mereka (PNS dan pejabat negera) yang akan diperkirakan hampir 100 ribu-an orang lebih. Pada 2024 diharapkan yang sudah pindah atau relokasi ASN itu sekitar 30-an ribu,” jelasnya.

Namun terkait jumlah pastinya, hal ini akan disampaikan lebih lanjut oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo secara langsung. Namun ia menegaskan memang bakal ada pemindahan ASN, termasuk masyarakat.

“Tentu akan ada masyarakat karena kan di sana selain klaster pemerintahan kan ada 5 klaster lain, termasuk klaster kesehatan, perguruan tinggi, dan penduduk. Nah ini diharapkan di 2024, ini yang disampaikan Menteri PPN/Bappenas beberapa kali,” tutupnya.

Komentar
paper plane

Berita Terkait
    Berita Terkait