Kemendikbud: Ada 5 Intervensi di Program Sekolah Penggerak
Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, jika Program Sekolah Penggerak merupakan program penyempurnaan transformasi sekolah sebelumnya.
Sekadar diketahui, Program Sekolah Penggerak merupakan kolaborasi antara Kemendikbud dan Pemerintah Daerah (Pemda), dengan komitmen Pemda menjadi kunci utama.
Nantinya, sekolah yang mengikuti program tersebut, akan mendapatkan lima intervensi. Berikut lima intervensi yang dilansir Urbanasia dari laman Kemendikbud.
1. Pendampingan konsultatif dan asimetris
Kemendikbud melalui unit pelaksana teknis (UPT) di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan bagi Pemda provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan Program Sekolah Penggerak.
Kemudian, UPT Kemendikbud di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan kepada Pemda selama implementasi program. Seperti memfasilitasi Pemda dalam melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait hingga mencarikan solusi jika terjadi kendala di lapangan.
2. Penguatan SDM Sekolah
Penguatan ini melibatkan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan guru.
Bentuk penguatan tersebut meliputi pelatihan dan pendampingan intensif (coaching one to one) dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemendikbud.
3. Pembelajaran dengan Paradigma Baru
Pembelajaran ini berdasarkan prinsip yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya.
4. Perencanaan Berbasis Data
Adapun perencanaan berbasis data ini menitikberatkan pada manajemen berbasis sekolah, di mana yang dilakukan berdasarkan refleksi diri satuan pendidikan.
5. Digitalisasi Sekolah
Program ini mengacu pada penggunaan berbagai platform digital yang mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang disesuaikan.
“Dalam sekolah penggerak, tidak ada yang namanya sekolah unggulan, tidak ada yang mengubah input, tetapi mengubah proses pembelajaran dan meningkatkan kapasitas SDM,” ujar Nadiem.
Program ini akan dilakukan secara bertahap dan terintegrasi sehingga seluruh ekosistem sekolah di Indonesia baik negeri maupun swasta akan menjadi Sekolah Penggerak.
“Pada tahun ajaran 2021/2022, program ini akan melibatkan 2.500 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 110 kab/kota. Untuk tahun ajaran 2022/2023, kami akan libatkan 10 ribu satuan pendidikan di 34 provinsi dan 250 kab/kota. Sedangkan untuk tahun ajaran 2023/2024 kami akan libatkan 20 ribu satuan pendidikan di 34 provinsi dan 514 kab/kota. Selanjutnya, sampai 100 persen satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak,” tandasnya.