Kemenkeu Siapkan 5 Bantuan untuk Masyarakat Selama PPKM Darurat
Jakarta - Pemerintah resmi menetapkan PPKM Darurat Jawa-Bali mulai hari ini, Sabtu (3/7/2021) hingga 20 Juli 2021 mendatang.
Hal itu tentu saja memunculkan kekhawatiran pada ekonomi masyarakat, dan ditakuti akan banyak terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menggelontorkan bantuan selama PPKM Darurat diberlakukan.
1. Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2021
Bantuan ini diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka membantu masyarakat miskin di desa yang terdampak COVID-19.
BLT Desa diberikan kepada target penerima sekitar delapan juta keluarga miskin atau yang tidak mampu dengan besaran Rp 300 ribu per kelompok penerima perbulan dengan total proyeksi anggaran sebesar Rp 28,8 triliun.
“Kemudian BLT Desa juga bisa dibayarkan secara rapel triwulanan dan kebijakan baru ini kami akan sampaikan di bulan Juli ini, sehingga dalam pelaksanaan PPKM darurat masyarakat bisa mendapatkan terutama di desa tadi yang kelompok petani, pedagang, buruh, nelayan dan juga guru bisa mendapatkan bantuan yang tepat waktu pada bulan Juli ini,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Jumat (2/7/2021).
2. Program Keluarga Harapan (PKH)
Dengan adanya PPKM darurat, penyaluran PKH juga akan dipercepat. Anggaran PKH tahun 2021 sebesar Rp 28,31 triliun dengan target 10 juta kelompok penerima dan realisasi sampai dengan Q2 adalah Rp 13,96 triliun.
“Dengan adanya PPKM darurat mestinya kuartal ketiga ini kita akan mempercepat penyalurannya di triwulan ketiga ini pada bulan Juli dan diharapkan akan memperkuat daya tahan sosial dari para keluarga PKH,” tambah Menkeu.
3. Kartu Sembako
Selain itu, keluarga PKH juga mendapatkan penyaluran kartu sembako dengan total anggaran sebesar Rp 42,37 triliun untuk 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sampai dengan Juni, realisasinya Rp17,75 triliun untuk 15,9 juta KPM. Sehingga masih tersedia ruang untuk hampir tiga juta kelompok penerima yang bisa diberikan kartu sembako sebesar Rp 200 ribu perbulan.
“Pada saat PPKM darurat ini kami meminta kepada Kementerian Sosial untuk segera mencapai 18,8 jadi masih ada tambahan tiga juta yang bisa ditambahkan sesuai dengan alokasi anggaran yang ada dan juga diminta untuk dilakukan percepatan penyaluran,” ungkap Sri.
4. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)
Respons lain dari APBN untuk PPKM darurat adalah menambah target penerima BPUM dengan total alokasi Rp 15,36 triliun untuk 12,8 juta usaha mikro dengan indeks bantuan Rp 1,2 juta bantuan produktif cash. Untuk kuartal 1 dan kuartal 2 baru terealisir 9,8 juta penerima dengan realisasinya Rp11,76 triliun.
“Untuk PPKM darurat ini yang pada bulan Juli, kami berharap sampai dengan September untuk sisa anggarannya 3,6 triliun bagi tiga juta UMKM bisa diberikan sehingga juga sekali lagi membantu masyarakat pada kondisi PPKM darurat,” ujar Menkeu.
5. Pra Kerja
Program lain untuk mendukung masyarakat adalah program pra kerja. Penerima manfaat mendapatkan manfaat pelatihan yang nilainya Rp 1 juta, insentif pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yaitu Rp 600 ribu per bulan untuk empat bulan, insentif survei Rp 150 ribu untuk tiga kali survey sehingga total manfaat setiap peserta adalah Rp 3,55 juta.
"Realisasinya sampai dengan 30 Juni ini Rp10 triliun sudah tercairkan untuk 2,8 juta peserta dan angka yang sama diproyeksikan juga untuk target semester dua dengan adanya PPKM darurat," terangnya.
“Jadi itu adalah dukungan APBN di dalam merespons kondisi covid ini dan terutama dalam mengakselerasi, sehingga dana APBN betul-betul bisa tersalurkan dan tepat waktu dan tepat target. Ini yang terus kami koordinasi dengan para menteri terkait dan juga tentu dengan daerah,” pungkasnya.