Lewat Kebijakan PEN, Jokowi Harap Ekonomi Indonesia Bangkit

Jakarta - Di kuartal I tahun 2020, ekonomi Indonesia tumbuh 2,97 persen dan mengalami kontraksi di kuartal berikutnya menjadi minus 5,32 persen.

Dalam mengupayakan pemulihan, pemerintah kemudian mengeluarkan sejumlah upaya untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hasilnya, pada kuartal III, ekonomi Indonesia tercatat mengalami perbaikan menjadi minus 3,49 persen.

“Secara konsisten, kebijakan pemulihan ekonomi yang kita jalankan sudah mulai terlihat hasilnya. Dengan tren perbaikan seperti ini, kita berharap situasi perekonomian kita ke depan akan lebih baik dan akan membaik,” ujar Presiden Joko Widodo, dalam Dialog Nasional Outlook Perekonomian Indonesia secara virtual, Selasa (22/12/2020).

Nantinya, pada akhir tahun ini, pemulihan kinerja ekspor pun mulai terlihat dengan tren yang kian membaik. “Terlebih lagi kita juga kembali mendapatkan fasilitas GSP (Generalized System of Preferences) dari Amerika, tentunya ini akan mendorong kinerja ekspor kita,” imbuhnya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Jokowi tersebut, di masa pandemi ini, semua pihak harus mampu bergerak cepat dan memperkuat kerja sama serta bersinergi dalam melakukan upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Saya optimistis kita akan bangkit, ekonomi kita akan pulih kembali normal,” ungkapnya.

Di tahun 2021 mendatang, pemerintah akan melanjutkan kebijakan yang telah berjalan baik di tahun 2020, terutama di bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan perlindungan sosial.

Tak hanya itu, dalam melindungi dan mengayomi masyarakat, pemerintah segera melaksanakan program vaksinasi gratis yang akan dimulai di awal tahun 2021.

“Adanya program vaksinasi ini, kami harapkan kepercayaan publik tentang penanganan COVID-19 akan muncul dan menimbulkan rasa aman di masyarakat, sehingga pemulihan ekonomi diharapkan dapat berjalan dengan lebih cepat,” bebernya.

Tak hanya itu, tahun depan, pemerintah juga akan meluncurkan Sovereign Wealth Fund atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau INA (Indonesia Investment Authority), sumber pembiayaan pembangunan baru yang bukan lagi berbasis pinjaman, melainkan dalam bentuk penyertaan modal atau ekuitas.

Saat ini, sudah ada beberapa negara yang menyampaikan ketertarikan terhadap INA, antara lain Amerika Serikat, Jepang, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, dan Kanada.

“Ini akan menyehatkan ekonomi kita, menyehatkan BUMN-BUMN kita, terutama di sektor infrastruktur dan di sektor energi,” pungkasnya.