3 Faktor Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet Indonesia Maju Jilid Kedua
Jakarta - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyebut, bahwa reshuffle kabinet jilid dua bisa saja diselenggarakan dengan cepat.
"Bisa saja dilakukan pekan-pekan ini," ungkapnya seperti dikutip Urbanasia, Kamis (15/4/2021).
Ia juga menyebut ada tiga alasan kuat kenapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali merombak tatanan Kabinet Indonesia Maju. Faktor tersebut antara lain:
1. Menristek Pamit
Menristek Bambang Brodjonegoro menyatakan telah pamit dari Kementeriannya.
Sebelumnya diberitakan Urbanasia pada 10 April 2021, Bambang menyatakan perpisahannya tersebut kala meresmikan Science Technology Park di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar.
Ia juga menjelaskan, bahwa Unhas menjadi kunjungan kerja (kunker) pertama dan terakhir ketika ia menjabat sebagai Menristek BRIN.
"Setelah diangkat sebagai Menristek pada 2019, kira-kira November, kunjungan pertama saya adalah ke Unhas untuk join working group Indonesia-Prancis dalam bidang penelitian dan sekarang kunjungan terakhir saya juga di Unhas untuk membuka STP," ungkapnya.
Ali Ngabalin menyebut, jika Bambang Brodjonegoro sudah pamit alias meninggalkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Kinj Jokowi tengah mencari pengganti Bambang.
"Kosong kan, sementara Kemenristek belum ke Kemendikbud," bebernya.
2. Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud
Sebelumnya, Presiden mengeluarkan surat nomor R-14/Pres/03/2021 terkait pertimbangan pengubahan kementerian dan telah dibahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada 8 April 2021. Surat tersebut mencakup penggabungan antara Kemenristek ke Kemendikbud.
"Alasan kedua karena adanya peleburan dua kementerian, yakni Kemenristek ke Kemendikbud," katanya.
3. Kementerian Investasi
Pemerintah nantinya bakal membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Investasi. Ali Ngabalin mengatakan, presiden akan segera melantik pejabat-pejabat baru.
"Hampir di seluruh dunia itu memiliki Kementerian Investasi. Pembentukan Kementerian Investasi sendiri menjadi bagian dari konsekuensi dari UU Cipta Kerja, sehingga dapat mempercepat proses perizinan terkait investasi," katanya saat wawancara dengan stasiun televisi, seperti dikutip Urbanasia Kamis (15/4/2021).
Kuat dugaan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia digadang-gadang menjadi Menteri Investasi.