URnews

Duh, Anggaran Kemiskinan Rp 500 T Habis Buat Rapat dan Studi Banding

Urbanasia, Minggu, 29 Januari 2023 09.00 | Waktu baca 2 menit
WhatsApp ShareFacebook ShareTwitter ShareLinkedin Share
Duh, Anggaran Kemiskinan Rp 500 T Habis Buat Rapat dan Studi Banding
Image: Ilustrasi kemiskinan. (Freepik)

Jakarta - Kemiskinan masih menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia. Untuk itu pemerintah pun menganggarkan ratusan triliun dalam upaya memberantas kemiskinan ini.

Namun, anggaran yang angkanya fantastis itu tidak terserap dengan baik. Alih-alih untuk menurunkan angka kemiskinan, anggaran itu justru hanya terserap untuk rapat di hotel dan studi banding saja. 

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga banyak terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan," kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam Sosialisasi Permen PAN-RB Nomor 1/2023 tentang Jabatan Fungsional yang dikutip dari tayangan YouTube Kementerian PAN-RB, Minggu (29/1/2023).

Menurut Anas, apa yang terjadi ini tidak sejalan dengan rencana untuk menekan angka kemiskinan. Untuk itu, ia mengingatkan pentingnya peran kementerian/lembaga untuk menggunakan anggaran kemiskinan sebagaimana mestinya. 

Untuk meminimalisir agar praktik tersebut tidak terulang, Anas mengaku pihaknya kini sudah membuat program pertemuan atau seminar dengan cara online. Bahkan jadwal pertemuan atau konsultasi ke kementerian sudah disampaikan kepada pejabat di daerah. 

Dengan program tersebut, Anas berharap pihak daerah tidak perlu menghabiskan waktu untuk datang ke Jakarta demi melakukan audiensi ke Kementerian. 

"Kami sudah buka layanan seperti ini, kalau hari Selasa ada hari SDM Aparatur, silahkan telepon PIC-nya ini, ikut Zoom, setiap hari Selasa," tandasnya.

Selain banyaknya anggaran yang terserap untuk rapat dan studi banding, Anas juga menyinggung soal penggunaan konsultan. Menurutnya, adanya konsultan ini akan mengurangi anggaran yang mestinya untuk mengentaskan kemiskinan. 

"Saya tidak ingin lagi dengar Reformasi Birokrasi-nya orang pengin a, melakukan pertemuan konsultasi pakai konsultan. Lah, ini pengin a kok pakai konsultan, berarti urusannya kertas dong. RB ke depan harus berdampak, nilai RB naik, dampaknya terukur, pungkas eks Bupati Banyuwangi ini.

Komentar
paper plane

Berita Terkait
    Berita Terkait