Jokowi Ngaku Dapat Aduan Jalan Rusak di 7.400 Lokasi via Medsos

Jakarta - Jalanan rusak di beberapa daerah menjadi salah satu fokus Presiden Jokowi. Setelah mengecek langsung jalan rusak di Lampung, Jokowi juga melakukan hal yang sama di Jambi. 

Bahkan, Jokowi mengaku mendapat aduan jalan rusak di 7.400 lokasi dari masyarakat. Aduan itu masuk melalui kanal media sosial miliknya. 

“Kemarin saya cek urusan jalan rusak saja ada 7.400 lokasi yang masuk ke Instagram, Twitter, Facebook yang kita miliki,” kata Jokowi dalam tayangan video yang dikutip Kamis (18/5/2023).

Dengan demikian, pemerintah saat ini memiliki dua sumber data terkait jalan rusak. Pertama data dari Kementerian PUPR dan kedua data dari aduan masyarakat. 

Menurut Jokowi, masyarakat bisa menyampaikan keluhan tentang jalan rusak di daerah mereka melalui kolom komentar di Instagram pribadinya dan mengirimi video melalui pesan Instagram tersebut.

Jokowi menegaskan pembangunan infrastruktur jalan sangat penting untuk mobilitas barang dan orang dan menyebut warganet dapat menyampaikan keluhan melalui instagramnya.

“Pembangunan infrastruktur jalan itu penting untuk mendukung arus mobilitas barang dan orang. Mobilitas yang lancar akan membantu menurunkan biaya logistik dan harga barang di pasar-pasar,” kata Jokowi.

Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin mengatakan aduan masyarakat melalui media sosial mempermudah pemerintah untuk melakukan cek ulang data jalan rusak.

“Justru dengan adanya pengaduan masyarakat atau warganet di akun media sosial presiden Jokowi, dapat dilakukan cek silang, anatara data dari Kementerian PUPR dengan data yang disampaikan warganet, sehingga akan lebih tepat sasaran,” katanya.

Ia juga mengatakan Kementerian PUPR telah melakukaan pendataan dan survei ruas jalan di seluruh provinsi bersama Balai/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang ada di daerah.

Tak cuma itu, Kementerian PUPR juga menyampaikan bahwa telah menyiapkan anggaran untuk membenahi jalan rusak selama tahun 2023 sebesar Rp 32,7 triliun.