URnews

Orang Terkaya Indonesia Budi Hartono Surati Jokowi soal Penolakan PSBB Jakarta

Eronika Dwi, Minggu, 13 September 2020 13.23 | Waktu baca 3 menit
WhatsApp ShareFacebook ShareTwitter ShareLinkedin Share
Orang Terkaya Indonesia Budi Hartono Surati Jokowi soal Penolakan PSBB Jakarta
Image: Budi Hartono orang terkaya di Indonesia. (Forbes)

Jakarta - Pemilik Grup Djarum yang juga menyandang predikat orang terkaya di Indonesia, Budi Hartono mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Surat tersebut berisi tanggapan mengenai rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kembali menerapkan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) secara total.

Surat Budi Hartono itu dibagikan Mantan Duta Besar Polandia, Peter F Gontha melalui akun Instagramnya. Peter membagikan lampiran surat dalam enam slide yang dikirimkan Budi Hartono.

Lewat keterangan unggahannya itu, Peter menyebut bahwa Budi Hartono mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi pada bulan ini.

"Surat Budi Hartono Orang terkaya di Indonesia kepada Presiden RI SEPTEMBER 2020," tulis Peter, yang dikutip, Minggu (13/9/2020).

Surat tersebut berisikan masukan terkait PSBB total yang akan mulai memberlakukan pada Senin besok, 14 September 2020.

Budi Hartono menilai, keputusan pemberlakuan PSBB total ini tidak tepat. Adanya PSBB, menurut dia, tidak efektif untuk menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi yang ada di Jakarta.

"Di Jakarta meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB, tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik. (Bukti terlampir-Chart B-DKI Jakarta)," bunyi pernyataan tertulis Budi Hartono.

Hal ini terbukti dari lampiran chart suatu negara yang berhasil dalam menurunkan tingkat infeksi melalui measure circuit breaker. Dalam isi suratnya juga terdapat pernyataan Budi Hartono mengenai kapasitas rumah sakit yang ada di DKI.

"Kapasitas rumah sakit yang ada DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi," bunyi Budi Hartono.

Menurut Budi Hartono, pemerintah daerah atau pemerintah pusat justru harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri jika terjadi lonjakan kasus.

Budi Hartono menyarankan pemerintah Indonesia bisa meniru Singapura dengan membangun rumah sakit di Port Singapore dalam membangun RS dengan kontainer isolasi ber-AC.

Cara tersebut digunakan Singapura untuk mengantisipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanganan medis.

"RS dibangun dengan kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanganan medis," bunyi keterangan tulisan lainnya.

Surat itu juga terdapat data yang disalur Budi Hartono dari Our world in Data, salah satu organisasi terkemuka dalam hal Global Covid Reasearch.

Dalam data Our world in Data, Indonesia, Korea Selatan, Taiwan, Lithuania merupakan negara-negara yang disebut berhasil meredam virus COVID-19.

1599977992-Surat-Budi-Hartono-(1).jpgSumber: Surat Budi Hartono Orang terkaya di Indonesia kepada Presiden RI. (Instagram/Peter Gontha)

Berikut yang disarankan Budi Hartono agar pemerintah mampu mengendalikan laju peningkatan infeksi di Indonesia, khususnya Jakarta:

1. Penegakan aturan dan memberikan sanksi-sanksi atas tidak disiplinnya sebagian kecil masyarakat kita dalam kondisi new normal. Tugas untuk memberikan sanksi atau hukuman tersebut adalah tugas kepada daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta.

"Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus terinfeksi COVID-19 kemudian gubernur mengambil satu keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya," kata Budi.

2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat (contoh kontainer ber-AC di tanah kosong) sehingga tidak melebihi kapasitas maksimum ICU di Jakarta.

3. Pemerintah harus melaksanakan tugas dalam hal testing, isolasi, tracing dan treatment. Sejauh ini masih banyak kekurangan dalam hal isolasi dan contact tracing.

4. Perekonomian tetap harus dijaga sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian yang dapat terus menjaga kesinambungan kehidupan masyarakat kita hingga pandemi berakhir.

Melaksanakan PSBB yang tidak efektif, kata Budi Hartono, berpotensi melawan keinginan masyarakat yang menghendaki kehidupan new normal, hidup dengan pembatasan, memakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan lain-lain.

"Masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan COVID-19," kata Budi Hartono.

Pernyataannya ini berdasarkan hasil survei dari beberapa lembaga, seperti lembaga survei Vox Populi, CPCS dan Indobarometer.

"Dimana masyarakat rata-rata di atas 80 persen tidak menghendaki adanya PSBB kembali," tutup pertanyaan dari surat Budi Hartono, yang dilanjut bukti terlampir mengenai hasil surveinya.

 
 
 
 
 
Lihat postingan ini di Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Peter Gontha (@petergontha) pada

Komentar
paper plane

Berita Terkait
    Berita Terkait