Pakar Epidemiologi Sebut Tren Kasus COVID-19 Menuju Puncak Kurva
Bantul - Tren kasus positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia tengah menuju puncak kurva epidemi virus corona penyebab coronavirus disease (COVID-19).
Pakar epidemiologi yang juga Rektor Universitas Alma Ata Yogyakarta, Profesor Hamam Hadi, menyebutkan tren COVID-19 di Indonesia dalam seminggu terakhir ini sedang naik menuju puncak kurva epidemi.
"Dengan laju lebih lambat dibanding satu-dua minggu sebelumnya, yaitu dengan rata-rata 500 sampai 600 kasus baru per-hari," kata Hamam di Yogyakarta, sebagaimana dikutip dari Antara (7/6/2020).
Episentrum utama penyebaran virus corona, menurut Hamam, tidak lagi di daerah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), tetapi sudah bergeser ke kota-kota besar di luar wilayah tersebut. Terutama di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan sebagainya.
"Dalam satu minggu terakhir angka potensi penambahan 10 sampai 13 kasus baru dari setiap 10 kasus terkonfirmasi, maka ke depan diproyeksikan akan terus naik dengan tingkat kenaikan sedang," ujar Hamam.
Namun, Hamam menegaskan bahwa potensi naiknya kasus COVID-19 tersebut bisa berubah setiap saat, tergantung beberapa variabel. Utamanya tingkat mobilitas masyarakat, kedisiplinan masyarakat menjaga jarak, dan mematuhi protokol kesehatan.
Menurut Hamam, berdasarkan analisis dan tren laju COVID-19 dalam dua minggu terakhir, dari 34 provinsi di seluruh Indonesia, dapat dikategorikan menjadi enam kategori.
Kategori pertama yaitu provinsi dengan laju kenaikan COVID-19 lambat sampai sedang menuju puncak.
Lalu kedua, provinsi dengan laju kenaikan cepat atau tajam menuju puncak. Ketiga, provinsi dengan laju penurunan COVID-19 lambat sampai dengan sedang.
Keempat, provinsi dengan laju penurunan kasus cepat. Kelima provinsi dengan laju COVID-19 menuju titik rendah lalu landai, dan keenam merupakan provinsi dengan kasus corona telah mencapai awal titik landai.
Hamam mengatakan, berdasarkan tren kasus positif COVID-19 tersebut, belum ada daerah yang memenuhi persyaratan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk merelaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Yang terbaik adalah upaya bersama pemerintah baik pusat maupun daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk menekan laju COVID-19 dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan WHO lebih dulu sebelum melakukan berbagai bentuk kebijakan relaksasi," pungkasnya.