Pemerintah Ajak Masyarakat Patungan untuk Pembiayaan Pembangunan IKN

Jakarta - Skema pendanaan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) usai mundurnya Softbank sebagai calon investor masih berupaya dimatangkan oleh pemerintah.

Salah satu langkah yang diambil yaitu dengan mengajak masyarakat ikut serta mendanai pembangunan IKN.

Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono mengungkap kalau pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun untuk menekan biaya dari APBN, diharapkan adanya pendanaan dari sumber lain yang sah, seperti crowd funding (urun dana).

"Crowd funding (urun-dana) adalah satu dari banyak alternatif pendanaan dari non-APBN. Urun-dana merupakan penggalangan dana yang melibatkan banyak orang dan sifatnya donasi atau sosial," ujar Sidik dalam pesan tertulis, Jumat (25/3/2022).

Sumber dana dari crowd funding, dikatakan Sidik, sifatnya sukarela. Dengan demikian, pemerintah tidak mewajibkan masyarakat untuk menyumbang biaya pembangunan IKN.

"Urun-dana ini sifatnya sukarela, tidak ada pemaksaan, dan yang menjadi pemrakarsa pun dari pihak masyarakat sendiri," sambungnya lagi. 

Sidik menyatakan alternatif urun dana ini bertujuan memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan mempunyai rasa memiliki di IKN. 

Sebab, pendanaan dari urun dana bisa dialokasikan untuk jenis-jenis fasilitas umum dan fasilitas sosial tertentu dengan skala tertentu, seperti misalnya taman anggrek hutan, rumah diaspora global, ataupun museum artefak hutan.

"Intinya urun-dana sebagai salah satu alternatif pembiayaan adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat," tutup Sidik.