Percepat Tangani COVID-19, Pemprov Jatim Ajak Kota/Kabupaten Bahas PSBB

Surabaya - Percepatan penanganan virus corona (COVID-19) menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) saat ini.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bahkan telah menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi, yang juga Ketua Rumpun Promotif-Preventif Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur Heru Tjahjono, untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya untuk membahas percepatan penanganan COVID-19 yang lebih terukur, termasuk kemungkinan seandainya perlu mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Beberapa Kota/Kabupaten yang telah dihubungi adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Gresik dan Lamongan.

"Kami juga menugaskan Ketua Rumpun Tracing Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur dr Kohar Hari Santoso untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya," kata Gubernur Khofifah saat konferensi pers di Gedung Negara Grahadi Surabaya, sebagaimana dikutip dati Antara (17/4/2020).

Khofifah menilai, penyebaran COVID-19 di empat wilayah tersebut yakni Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Lamongan, yang disebut sebagai hinterland atau daerah penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Timur itu sudah tergolong sangat memprihatinkan.

Jumlah kasus pasien positif COVID-19 di wilayah Jawa Timur saat ini terdata sebanyak 514 orang. Kasus terbanyak berasal dari Kota Surabaya 246 orang, Sidoarjo 50 orang, Lamongan 25 orang, dan Gresik 19 orang.

Meski demikian, kepala daerah di empat kabupaten/kota tersebut, menurut Khofifah, masih belum mengajukan PSBB.

Untuk itu, pihaknya merasa perlu mengutus delegasi agar memperoleh hasil koordinasi yang lebih komprehensif dan terukur.

Sementara koordinasi dengan kepala daerah di wilayah kabupaten/kota lainnya masih dilakukan dengan saling berkirim surat.

"Koordinasi yang kami lakukan dengan seluruh kepala daerah di Jawa Timur adalah untuk menyiapkan langkah menghentikan penyebaran COVID-19 secara signifikan dan terukur, selain terkait dengan perbaikan aspek sosial ekonomi bagi masyarakat terdampak," tegasnya.

Ia juga mengungkapkan, menurut hasil koordinasi per 16 April 2020, masih baru satu daerah di Jawa Timur yang telah mengajukan permohonan untuk diterapkan PSBB, yaitu Kota Malang.

"PSBB yang diajukan Kota Malang masih sedang dalam pengkajian," ucap Khofifah.