beautydoozy skinner
urbanasia skinner
URnews

Polri Mulai ‘Ngantor’ di IKN Nusantara pada 2024

Nivita Saldyni,
19 Juni 2022 16.45.01 | Waktu baca 2 menit
WhatsApp ShareFacebook ShareTwitter ShareLinkedin Share
Polri Mulai ‘Ngantor’ di IKN Nusantara pada 2024
Image: Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. (Dok. Istimewa)

Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tengah bersiap diri untuk pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Perpindahan rencananya bakal dilakukan pada tahun 2024. 

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan, saat ini proses pemindahan tersebut masih dalam pembahasan dan pengajuan.

"Tahun depan sudah harus dipersiapkan karena tahun 2024 diharapkan secara bertahap kami sudah mulai berkantor di IKN," ungkap Dedi kepada wartawan, Minggu (19/6/2022).

Lebih lanjut Dedi menjelaskan, di samping mempersiapkan sarana dan prasarana, pihaknya juga tengah membentuk polres dan polsek di IKN Nusantara. Harapannya tahun 2023 pembentukan ini rampung.

"Untuk konsep pembentukan polres khusus IKN ini sedang diajukan," tegas Dedi.

Menurut Dedi seluruh kesiapan secara internal ini dilakukan untuk memastikan terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di IKN. Termasuk juga terkait mempersiapkan penguatan IKN dengan melibatkan organisasi Brimob. 

“Nanti (Brimob) akan dipimpin perwira tinggi bintang satu dalam rangka mengamankan penguatan IKN agar betul-betul sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan pemerintah," pungkas Dedi.

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD juga menjelaskan kapan pemerintah pusat pindah ke IKN Nusantara. Menurutnya, pemindahan bakal dilakukan pada Julu atau Agustus 2024 mendatang. 

"Pada 2024, bulan Juli atau Agustus, pemerintah akan mulai pindah ke sana (IKN). Dan Insya Allah 17 Agustus 2024 upacara diselenggarakan atau dipusatkan di IKN yang baru ini," ungkap Mahfud dalam rapat koordinasi dengan pejabat daerah di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (16/6/2022).

Menurut Mahfud, perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara menjadi salah satu tugas penjabat kepala daerah. Untuk itu, ia menegaskan rencana tersebut tak bisa dibatalkan. Ia pun meminta agar tak ada provokasi lebih lanjut terkait rencana tersebut.

"Pemindahan IKN itu juga jadi tugas saudara-saudara. Undang-undangnya sudah ada, tidak boleh terprovokasi lagi ini jadi atau nggak, ini dibatalkan atau nggak. Harus jadi," tegasnya.

Komentar
paper plane

Berita Terkait
    Berita Terkait