PPKM Nggak Efektif, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Kerja Ekstra
Jakarta - Pemerintah mengakui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali untuk menekan penyebaran virus corona (COVID-19) tidak efektif. Indikasinya adalah mobilitas masyarakat masih tinggi, sehingga di beberapa provinsi kasus positif COVID-19 tetap naik.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah mencari terobosan inovatif guna menekan angka kasus COVID-19.
"Jika PPKM dianggap tidak efektif, seharusnya pemerintah kerja ekstra keras guna mencari terobosan inovatif dalam menekan angka kasus COVID-19. Untuk apa kewenangan kebijakan dan dukungan anggaran yang luar biasa besar jika tidak ada perubahan kondisi yang terukur. Kewenangan eksekusi harus digunakan dengan benar dan sungguh-sungguh," jelas Netty lewat keterangan tertulis, Senin, (01/02).
Salah satu terobosan yang disarankan Netty adalah melakukan karantina wilayah secara penuh serta fokus pada pembenahan sistem kesehatan.
"Kebijakan setengah hati antara penguatan sistem kesehatan dan pemulihan ekonomi telah membawa kita pada situasi sulit di mana pandemi tidak terkendali, dan pemulihan ekonomi pun tidak terjadi. Sudah saatnya pemerintah fokus pada penanganan kesehatan dan lakukan karantina wilayah secara penuh. Pemerintah harus berani ambil opsi ini dan bertanggung jawab atas risikonya," katanya.
Menurut Netty salah satu bentuk kebijakan setengah hati adalah PSBB dan PPKM. "PSBB dan PPKM bertujuan untuk membatasi mobilitas penduduk agar mata rantai penularan terputus. Perkantoran, pusat perbelanjaan dan tempat hiburan dibatasi, tapi kenyataannya kerumunan massa tetap terjadi di banyak titik. Di pasar tradisional, antrian dalam pengurusan SIM/STNK, rumah makan, bahkan kegiatan perkumpulan di masyarakat masih berjalan tanpa menaati prokes.Tokoh publik dan influencer pun belum bisa jadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam menjalankan PPKM," lanjut Ketua Tim COVID-19 FPKS DPR RI ini.
Netty menunjukkan bukti bahwa kebijakan setengah hati membuat kasus makin melonjak dan ekonomi tetap tidak pulih.
"Sampai saat ini angka kasus sudah mencapai lebih dari 1 juta dengan positifity rate yang terus meningkat. Angka pertumbuhan ekonomi pun masih terpuruk. Jadi, pemerintah bukan hanya melakukan evaluasi PPKM Jawa Bali, tetapi harus mengerahkan segenap upaya guna mencari formulasi kebijakan yang lebih efektif, yang memang cocok diterapkan di Indonesia," tambah Netty.
Netty juga menyinggung soal orkestrasi penangananan pandemi COVID-19 agar tidak terjadi kebijakan yang tumpang tindih dan tidak sinkron.
"Untuk menang melawan pandemi COVID-19, kita butuh sosok pemimpin yang mampu mengorkestrasikan semua lini pengambilan kebijakan penanganan pandemi. Harus dipastikan kebijakan yang diluncurkan itu terukur, efektif, sinkron dan tidak tumpang tindih. Jangan pula buat kebijakan yang hanya jadi gimmick politik, sebab, jika kebijakan pemerintah tidak mampu menahan laju pandemi ini, saya khawatir, kita akan kehabisan waktu dan sumber daya," katanya prihatin.
Terakhir Netty meminta pemerintah agar terus meningkatkan 3T dan mengetatkan 3M.
"Angka testing kita masih rendah dan tidak merata dibandingkan negara lain dengan kasus tinggi. Program 3T dan 3M menjadi kunci dalam skema penanganan COVID-19, jangan sampai longgar," ungkapnya.
Sebagai penutup, Netty meminta pemerintah agar belajar dari India yang tingkat testingnya sangat tinggi. "Kita perlu belajar dari India yang jumlah testingnya sangat tinggi. Dengan populasi mencapai 1,3 miliar, India mampu melakukan testing hingga mencapai 197 juta orang, dilanjutkan dengan tracing dan treatment yang benar. Jadi tidak heran kalau angka COVID-19 di sana terus turun," tutup Netty.