Singgung soal Bansos di Kemensos, Ini Kata Pakar UGM

Yogyakarta - Pakar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dari Fisipol UGM, Hempri Suyatna menilai kasus korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19 yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara sebuah ironi.

Untuk itu menurut Hempri pemerintah perlu langkah-langkah tegas untuk meminimalkan risiko penyelewengan dana bansos di kemudian hari.

"Di tengah banyaknya masyarakat yang kesulitan karena pandemi COVID-19, ternyata ada pejabat negara yang melakukan korupsi atas bansos. Padahal di lapangan justru banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bansos karena alasan salah sasaran. Perlu evaluasi atas komitmen pejabat terhadap rakyat,” katanya Hempri dikutip dari keterangan resminya, Selasa (8/12/2020).

Pengawasan ketat dan tegas, menurut Hempry harus segera dilakukan untuk mengantisipasi adanya kasus serupa.

Mekanisme tender atau penunjukkan langsung perlu dirubah karena sangat rentan menyebabkan terjadinya kasus korupsi politik.

"Dengan kondisi politik Indonesia yang cenderung bernuansa politik transaksional dan balas budi, seringkali menjadi celah korupsi politik masih terus terjadi," imbuhnya.

Sehingga salah satu jurus yang menurutnya tepat digunakan saat ini adalah dengan mengubah mekanisme penyaluran bansos.

Menurut Hempri, penyaluran bansos yang selama ini dilakukan dalam bentuk barang melalui Kementerian Sosial sudah waktunya diubah dalam bentuk uang atau cash transfer.

“Dengan cash transfer memungkinan transparansi penyaluran bansos bisa lebih dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Selain itu, upaya lain yang harus segera dilakukan adalah memperbarui data penerima bantuan. Menurutnya hal ini penting untuk meminimalisir potensi terjadinya korupsi di kemudian hari.

"Selama ini validasi dan verifikasi data penerima bansos di tanah air masih belum dilakukan dengan baik sehingga memicu program salah sasaran dan berpotensi terjadi korupsi politik," tutupnya.