Soal Stafsus Andi Taufan, Pakar: Dia Belum Paham dan Dewasa di Pemerintahan
Jakarta - Kasus soal Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra, yang meminta para camat di seluruh Indonesia untuk mendukung program 'Kerja Sama sebagai Relawan Desa Lawan COVID-19' kini menjadi polemik di masyarakat luas.
Pasalnya, dalam program tersebut ternyata dikerjakan perusahaan miliknya Amartha. Diketahui, Andi Taufan adalah pendiri sekaligus CEO Amartha hingga saat ini.
Meski kini Andi Taufan telah menyampaikan permohonan maaf dan mendapat surat teguran keras dari pihak Istana, perbincangan tentang perbuatan yang ia lakukan tersebut mendapat kecaman banyak pihak.
Mereka menilai bahwa staf khusus Presiden Jokowi ini belum memahami atau kompeten terhadap administrasi negara dan beberapa kemampuan lainnya. Tindakan ini pun juga mendapat kritikan dari pakar komunikasi digital dan publik, Dr. Firman Kurniawan.
"Tentu, ini menajdi sebuah tindakan yang bisa mencederai citra dari Pak Jokowi, ya. Kita tahu semangat Pak Jokowi dari awal merekrut stafsus yang "fresh" dan milenial untuk menunjukkan citra Jokowi yang menggandeng semua pihak, baik mewakili suara anak muda, dari Aceh hingga Papua, hingga kaum disabilitas. Seharusnya Ini sih merupakan keputusan yang bagus untuk merekrut semua pihak, tpi sayang harus terjadi kasus seperti yang dilakukan Andi Taufan ini," ungkap Firman saat dihubungi Urbanasia semalam (15/4/2020).
Firman menjelaskan bahwa saat ini yang dibutuhkan masyarakat agar ini tidak menjadi "krisis" citra politik Jokowi, Presiden Jokowi ataupun bisa dari pihak Istana seperti Jubir Presiden, atau Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan untuk menyampaikan lebih jelas terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari staf khusus ini.
"Dari perspektif komunikasi, hadirnya beberapa masalah ke permukaan tentu karena adanya kemampuan komunikasi yang kurang baik dari para staf khusus presiden ini. Sehingga hadirnya presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bisa memberikan penjelasan yang lebih clear mengenai batas-batas mana saja yang boleh dilakukan dan melanggar aturan," bebernya.
Ia juga mengatakan bahwa salah satu faktor yang membuat adanya ada masalah-masalah yang muncul dari stafsus milenial Jokowi ini dikarenakan mereka terlalu dini dalam mengemban tugas pemerintahan.
"Seharusnya tunggu dulu. Mereka ini belum mature, belum dewasa. Jadi banyak orang justru mempertanyakan kesigapan dan kemampuan mereka dalam membantu presiden sebagai teman diskusi," papar dia.
Sampai saat ini, menurut Firman, ia juga ikut mempertanyakan kontribusi besar apa yang sudah dilakukan mereka.
"Seharusnya mereka harus dievaluasi secara berkala dan disampaikan secara transparan kepada publik agar tingkat kepercayaan publik terhadap stafsus Jokowi, khususnya stafsus milenial ini tinggi," jelasnya.
Firman juga berpesan, jangan sampai ketika nanti memang ada yang harus diganti dari deretan stafsus khususnya stafsus milenial malah menjadi bumerang bagi citra diri Presiden.
"Pilihlah memang yang memiliki kemampuan dan integritas yang jelas. Jangan sampai belum waktunya tapi seakan-akan ingin menggaet dari kalangan yang memiliki popularitas tinggi," pungkasnya.