Dengue Tak Kenal Batas, ASEAN Diminta Bergerak Bersama
Jakarta - Dengue atau Demam Berdarah Dengue (DBD) masih jadi ancaman yang terasa dekat, bahkan ketika musim berganti. Penyakit yang ditularkan nyamuk ini terus bergerak lintas wilayah, mengikuti mobilitas manusia, perubahan iklim, dan kepadatan kota.
Awal Februari 2026, Jakarta menjadi tuan rumah Forum Regional Pencegahan dan Pengendalian Dengue ASEAN, yang mempertemukan pembuat kebijakan, otoritas kesehatan, ilmuwan, hingga mitra pembangunan dari hampir seluruh negara anggota ASEAN.
Forum yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan dan Koalisi Bersama (Kobar) Lawan Dengue ini bukan sekadar pertemuan formal. Di dalamnya, ada urgensi untuk menyamakan langkah menghadapi dengue yang semakin kompleks dan tidak bisa ditangani secara parsial.
Secara global, dengue terus menunjukkan tren mengkhawatirkan. Dalam tiga bulan pertama 2025 saja, lebih dari 1,4 juta kasus dan ratusan kematian tercatat di puluhan negara. Asia Pasifik menjadi kawasan dengan kontribusi kasus terbesar.
ASEAN sendiri telah lama dikenal sebagai episentrum penularan dengue dunia. Ratusan ribu kasus tercatat di Asia Tenggara sepanjang 2025, dengan Vietnam, Indonesia, Thailand, Malaysia, hingga Singapura termasuk yang paling terdampak.
Mobilitas lintas negara, kemiripan ekologi, dan variabilitas iklim membuat dengue sulit dibatasi oleh garis wilayah. Nyamuk, seperti yang sering disebut, tidak mengenal paspor.
“Nyamuk itu tidak butuh paspor untuk pindah-pindah negara, jadi kita di ASEAN harus kompak melawannya,” ujar Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Prof. Asnawi Abdullah, saat membuka forum, Senin (9/2/2026).
Menurutnya, meski cuaca dan fenomena iklim seperti El Niño tidak bisa dikendalikan, perlindungan masyarakat tetap bisa diperkuat lewat pendekatan yang lebih cerdas dan inovatif.
Indonesia sendiri mencerminkan tantangan dengue di kawasan. Pada 2024, lebih dari 257 ribu kasus tercatat dengan lebih dari 1.400 kematian.
Beban ekonominya pun tidak kecil, dengan klaim layanan kesehatan mendekati Rp3 triliun dan total kerugian ekonomi diperkirakan mencapai hampir Rp15 triliun per tahun.
Data pembiayaan kesehatan nasional bahkan menunjukkan lebih dari satu juta kasus terkait dengue ditanggung sistem jaminan kesehatan dalam setahun. Angka ini menegaskan bahwa dampak dengue sering kali lebih besar dari yang terlihat di laporan kasus.
Namun, ada sinyal positif. Sepanjang 2025, Indonesia mencatat penurunan angka kejadian dengue hingga 57 per 100.000 penduduk.
“Penurunan ini bukan kebetulan. Ini hasil dari pergeseran strategi yang lebih proaktif dan adaptif, terutama melalui perluasan teknologi Wolbachia dan penguatan vaksinasi,” kata Asnawi.
Ke depan, Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Dengue 2026–2029. Rencana ini dirancang lebih komprehensif dan selaras dengan agenda regional ASEAN serta kerangka kerja WHO.
Di sisi lain, peran masyarakat tetap krusial. Ketua Koalisi Bersama Lawan Dengue, dr. H. Suir Syam, menekankan bahwa pencegahan dini harus dimulai dari rumah dan komunitas.
“Tidak ada satu pihak pun yang bisa berjalan sendiri. Pengendalian dengue harus bertumpu pada pencegahan, diperkuat kolaborasi lintas sektor, dan dijalankan secara konsisten,” ujarnya.
Forum di Jakarta ini menjadi pengingat bahwa dengue bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal kerja bersama. Dari rumah, komunitas, hingga lintas negara, upaya kolektif menjadi kunci menghadapi penyakit yang terus bergerak tanpa batas.